DPRD Sulbar Studi Banding Ke DPRD Jatim

Kamis, 21 Maret 2013 20:26 WIB

Mamuju (Antara News) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat, studi banding ke DPRD Jawa Timur terkait mekanisme program aspirasi dari masyarakat agar bisa menjadi program kerja di pemerintah daerah.

Rombongan banggar dan staf sekretaris DPRD Sulbar ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Sirmadji dan anggota banggar DPRD Jatim di gedung DPRD Jatim, Surabaya.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sulbar, H.Hamzah Hapati Hasan yang dihubungi via telpon dari Mamuju, Kamis.

Hamzah yang memimpin rombongan mengemukakan, tujuan utama kedatangan mereka ke DPRD Jatim untuk mempertanyakan mekanisme penganggaran program aspirasi DPRD Jatim agar bisa menjadi referensi atau pembanding untuk program aspirasi yang dianggarkan di Sulbar.

Dalam kesempatan itu kata dia mereka (Sirmadji.red) mengemukakan bahwa mekanisme penganggaran aspirasi di DPRD Jatim bisa melalui musrembang dan bisa juga tanpa melalui musrembang jika aspirasi tersebut diantarkan langsung oleh masyarakat ke DPRD.

"Pengklasifikasian program aspirasi di Jatim ternyata dimulai dari dapil (daerah pemilihan) anggota DPRD Jatim yang berjumlah 100 orang. Dari tiap dapil tersebut, aspirasi dibuatkan dalam bentuk daftar lalu dilaporkan dalam rapat paripurna. Setelah itu diklasifikasi berdasarkan jenis program atau kegiatan lalu disesuaikan dengan komisi-komisi,"katanya.

"Finalisasi program aspirasi di Jatim juga ada di tangan gubernur. Aspirasi ini menjadi lampiran pada penyusunan program dan disebut sebagai pendapat dewan,"ungkapnya.

Hamzah menyampaikan, gambaran umum, APBD Jatim tahun 2013 mencapai angka senilai Rp 16 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung.

"Pada belanja tidak langsung inilah program aspirasi di Jatim dimasukkan dalam program yang dialokasikan langsung ke masyarakat yang terdiri dari berbagai macam jenis belanja seperti hibah, bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan keuangan khusus kabupaten/kota, dan bantuan keuangan desa,"urainya.

Hamzah yang juga sekretaris DPD partai Golkar Sulbar ini mengemukakan, referensi yang baik ini tentunya bisa diterapkan di Sulbar. Tapi, tentu saja semua pihak harus dilibatkan untuk membahas hal ini agar semuanya bisa terkoordinasi dengan baik.

"Eksekutif dan legislatif harus saling pengertian bahwa semua yang dilakukan tersebut muaranya untuk kepentingan masyarakat. Termasuk kemungkinan untuk membuat belanja tidak langsung menjadi lebih besar daripada belanja langsung bisa saja diterapkan. Karena, saat ini di Sulbar komponen belanja langsung komposisinya 60 banding 40 dengan belanja tidak langsung atau belanja langsung lebih banyak," ungkapnya.

Selain Hamzah, juga hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar AM Natsir Nawawi. Sedangkan anggota banggar yang hadir di antaranya Hamid, Rakhmat Abdullah BR, Thamrin Endeng, Gaus Bestary, Sudirman Darius, Sukardi M Noer, Bustamin Badolo, Nurrahmah Nurdin, dan Muhammad Taufan. Sedangkan staf sekretariat DPRD dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Sulbar Muzakkir Kulasse.

Editor : Biqwanto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.