Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menghadirkan akademisi dalam membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersama perwakilan dari 24 daerah se provinsi setempat.
Pemprov Sulsel mengundang Rektor Universitas Bosowa (Unibos) Makassar Prof Dr Batara Surya dalam Rapat Koordinasi Awal Forum Penataan Ruang (FPR), yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Pemda perlu meningkatkan tata ruang setiap kabupaten/kota dan mengadaptasi peraturan yang baru, serta tanggap terhadap isu-isu dan masalah pembangunan," ujar Prof Batara dalam keterangan di Makassar, Rabu.
Pertemuan ini digelar Pemprov Sulsel, karena melihat meningkatnya urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan secara signifikan.
Rektor Unibos memaparkan permasalahan ruang di suatu wilayah, baik kota maupun kabupaten semakin bertambah. Itu ditandai dengan menurunnya kualitas pemukiman, kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran, dan hilangnya ruang publik serta ruang terbuka hijau untuk kesehatan masyarakat.
“Implementasi pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan sangat dibutuhkan, melihat permasalahan ruang di beberapa wilayah Sulsel yang telah menyebabkan banjir, macet, pemukiman kumuh, dan menipisnya ruang terbuka hijau,” urai Prof Batara.
Oleh karena itu, kata Prof Batara, harus segera dilakukan pembentukan kelembagaan dalam bentuk forum yang bisa mengawal perencanaan tata ruang, sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien, terutama mengawal alokasi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dari kerja sama yang telah dilakukan antara Unibos dengan Pemprov Sulsel.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Provinsi Sulsel Andi Yurnita mengatakan Rapat Koordinasi Awal Forum Penataan Ruang (FPR) ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap beberapa permasalahan tata ruang wilayah yang terjadi saat ini, dan memberikan penyelesaian yang berkelanjutan serta lebih baik ke depannya.
“Kami mengundang akademisi untuk memberikan brainstorming terkait tata ruang wilayah selama satu tahun ke depan. Karena banyaknya masalah yang terlihat, seperti kenapa terjadi banjir, longsor dan lainnya. Oleh karena itu, kami ingin mengantisipasi hal tersebut dengan menghadirkan akademisi yang ahli di bidangnya,” ujarnya.
Berita Terkait
OJK dorong penguatan peran profesi tingkatkan tata kelola IJK
Minggu, 28 April 2024 0:00 Wib
DPRD Wajo lakukan kaji banding tata kelola sektor perkebunan di Sulbar
Sabtu, 27 April 2024 19:26 Wib
Sandra Dewi datangi Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus timah
Kamis, 4 April 2024 10:07 Wib
Unhas beri edukasi bagi tim tata kelola kota Kabupaten Pinrang
Minggu, 3 Maret 2024 9:45 Wib
Calon Wapres Mahfud janji tata ulang proses seleksi ASN cegah jual beli jabatan
Kamis, 8 Februari 2024 10:05 Wib
Pemkab Luwu Timur dorong pengembangan tata kelola kelapa sawit lebih baik
Rabu, 7 Februari 2024 15:59 Wib
BNPT berkomitmen memperbaiki tata kelola barang milik negara
Jumat, 29 Desember 2023 11:29 Wib
Pemprov Sulsel fokus mendorong tata kelola pemerintahan lebih baik
Jumat, 22 Desember 2023 19:33 Wib