Pengamat: Perlu Sanksi Tegas Bagi PNS Nakal

Selasa, 13 Agustus 2013 15:19 WIB

"Sidak yang dilakukan gubernur atau kepala daerah selalu jadi agenda rutin, namun tidak ada kejelasan sanksi bagi PNS yang nakal yang menambah libur sendiri," kata Salma di Makassar, Selasa.

Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengamat sosial politik Salma Ruslan dari Lembaga Studi Kebijakan Publik, Makassar mengatakan, perlu sanksi tegas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nakal.

"Sidak yang dilakukan gubernur atau kepala daerah selalu jadi agenda rutin, namun tidak ada kejelasan sanksi bagi PNS yang nakal yang menambah libur sendiri," kata Salma di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, sanksi moril bagi PNS yang nakal belumlah cukup, karena penambahan hari libur sendiri padahal sudah memperoleh cuti bersama.

Berdasarkan data BKD Kota Makassar, dari hasil sidak Walikota Makassar H Ilham Arif Sirajuddin pada Senin (12/8) ditemukan 41 orang PNS yang menambah hari libur. Kondisi serupa juga terjadi di lingkup Pemprov Sulsel saat Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo melakukan Sidak pada hari yang sama.

Menanggapi kondisi tersebut, Salma mengatakan, seharusnya Pemkot Makassar dapat memberikan sanksi yang jelas dan tegas, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Itu juga sekaligus menjadi "shock" terapi bagi PNS yang mau nakal, sedang bagi yang melanggar akan memberikan efek jera," katanya.

Hal itu dibenarkan salah seorang PNS Makassar Hj Hasmiati.

Dia mengatakan, pihak Pemkot jangan hanya memfokuskan pada rencana memberikan sanksi bagi PNS nakal, tetapi juga dapat memberikan "reward" bagi PNS yang taat pada aturan.

"Semua harus berimbang, bahkan perlu memberikan apresiasi bagi PNS yang berprestasi," katanya. ES Syafei