DIPA Makassar 2014 Sebesar Rp8 Triliun

Kamis, 19 Desember 2013 17:40 WIB

"Lima tahun lalu, APBN hanya Rp17 triliun. Mengantar akhir jabatan saya di periode ini, alokasi APBN mencapai Rp37,4 triliun atau meningkat 10,34 persen. Ini semua berkat kerja keras bupati dan walikota seluruhnya, instansi vertikal dan kepala SKPD,"

Makassar (ANTARA Sulsel) - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kota Makassar tahun anggaran 2014 mencapai Rp8,03 triliun yang menjadi daerah penerima tertinggi di Sulawesi Selatan.

Penyerahan DIPA yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di ruang pola kantor Pemerintah Provinsi, Kamis, terdiri atas DIPA Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP), dan Urusan Bersama (UB).

Kota Makassar menerima alokasi APBN tertinggi, yakni mencapai Rp8 triliun terdiri dari sektoral Rp6,3 triliun, tugas pembantuan sebesar Rp11,7 miliar, urusan bersama Rp12,8 miliaer, DBH Pajak Rp 94,9 miliar, DBH SDA Rp1.3miliar, DAU Rp1,1 triliun, DAK Rp64,7 miliar dan Dana Penyesuaian Rp345,7 miliar.

Sedangkan, Kabupaten Bantaeng menerima alokasi APBN terendah yakni Rp686,2 miliar. Dari jumlah itu, terdiri dari sektoral Rp101.8 miliar, TP Rp21,1 miliar, UB Rp9,9 miliar, DBH Pajak Rp14,2 miliar, DBH SDA Rp1.1 miliar, DAU Rp424 miliar, DAK Rp47,2 miliar dan Dana Penyesuaian Rp65,8 miliar.

"Bupati dan wali kota harus hati-hati dalam penggunaan anggaran dan tetap berkonsultasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," pesan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, usai menyerahkan DIPA kepada bupati/wali kota se Sulsel.

Dia menjelaskan, alokasi APBN yang diterima Provinsi Sulsel tahun 2013 mencapai Rp37,4 triliun meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya Rp34 triliun.

"Lima tahun lalu, APBN hanya Rp17 triliun. Mengantar akhir jabatan saya di periode ini, alokasi APBN mencapai Rp37,4 triliun atau meningkat 10,34 persen. Ini semua berkat kerja keras bupati dan walikota seluruhnya, instansi vertikal dan kepala SKPD," jelasnya.

Syahrul berharap, pengelolaan anggaran yang bijak, bisa mengantar semua kabupaten dan kota di Sulsel, bersama-sama dengan pemerintah provinsi meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Maka dari itu, Gubernur Sulsel dua periode itu mengimbau kepaada semua kepala daerah agar pengelolaan keuangan direncanakan dari awal supaya tidak terjadi distorsi.

"Proses pelelangan sebaiknya lebih awal sehingga penandatanganan kontrak bisa dilakukan awal tahun. Saya harap, pelaksanaan kegiatan 2014 lebih baik, khususnya dalam hal manajemen pengelolaan anggaran dan keuangan," harapnya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Direktoraj Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sulsel, Bilmar Prahusip, mengatakan, penyerahan DIPA merupakan siklus akhir perencanaan anggaran dan awal pelaksanaan kegiatan pemerintah di tahun 2014.

"DIPA merupakan proyek dasar anggaran yang disusun oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja," ungkapnya.

Penyerahan DIPA kepada pengguna anggaran, jelasnya, dilaksanakan lebih awal. Hal tersebut merupakan komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya. Agus Setiawan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.