Wagub Beri Waktu SKPD 10 Hari
Makassar (ANTARA Sulsel) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulsel diminta untuk melengkapi seluruh data program pengentasan kemiskinan (taskin) dalam waktu 10 hari. Data tersebut berisi rincian program, sasaran berikut evaluasi.
"Semua SKPD diharapkan melengkapi rincian data program taskin-nya dan membahasnya lebih lanjut pada rapat koordinasi lanjutan," kata Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, di Makassar, Jumat.
Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas pemetaan perencanaan dan pelaksanaan program taskin dari setiap dinas agar efektif menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Wagub menilai, laporan dinas-dinas tentang pelaksanaan program-program taskin tidak begitu detil sehingga cukup sulit melihat keberhasilan program.
Dinas Sosial saja memiliki cukup banyak program taskin antara lain program pemberdayaan anak terlantar, penyandang cacat, lanjut usia, dan rumah rakyat.
Program untuk orang lanjut usia berupa bantuan langsung senilai Rp300 ribu per bulan untuk satu orang.
Pada tahun 2008 dinas sosial mengaku telah menyalurkan bantuan kepada 5000 keluarga miskin di 23 kabupaten dan kota. Dengan sumber dana dekonsentrasi sekitar Rp2 miliar ditambah APBD sekitar Rp1 miliar. Sejauh ini, penyaluran bantuan telah mengalir di enam kabupaten.
Badan Ketahanan Pangan (BKP) juga telah merealisasikan pengembangan usaha agribisinis kepada 457 desa di 20 kabupaten dengan nilai bantuan sebanyak Rp100 juta setiap desa di tahun 2008.
Tahun 2009, menargetkan penyaluran bantuan serupa ke 538 desa dengan dana sebesar Rp53 miliar.
Dinas Perikanan dan Kelautan sendiri juga telah menyalurkan bantuan melalui program pemberdayaan masyrakat pesisir di tujuh kabupaten.
Data tersebut belum termasuk program-program taskin lainnya diantaranya dinas pendidikan, perkebunan, serta dinas koperasi dan usaha kecil menengah.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sulsel, Andi Mangunsidi mengusulkan agar bantuan program-program tersebut tidak hanya sekedar pelatihan tapi juga berupa modal dan akses pasar.
Usulan agar program-program tersebut dibarengi dengan pengurangan beban biaya hidup juga mengemuka. Hal ini diusulkan agar bantuan ekonomi yang diberikan tidak menjadi dikonsumsi oleh masyarakat.
(T.PSO-100/F003)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
