Mamuju (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pejabat dan keluarganya di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tidak berperilaku hidup mewah.
"Istri pejabat di Sulbar jangan berperilaku hidup mewah, karena dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi, KPK mengingatkan agar tidak dilakukan," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, KPK RI Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, itu pada sosialisasi KPK di Sulbar dengan mengangkat tema "Peran Perempuan Dalam Membangun Nilai-nilai Integritas Melawan Korupsi".
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Forkopimda Sulbar, Dharma Wanita, PKK, Fatayat NU, Yayasan Karampuang, Nasyatul Aisyiyah Sulbar berserta tamu undangan lainnya.
Sudjadi mengatakan, perempuan di Sulbar diharapkan bisa mengambil peran penting dalam pemberantasan korupsi.
"Dalam pemberantasan korupsi semua sektor sudah disentuh, dan kini peran perempuan diharapkan dapat memberantas korupsi karena ternyata kasus korupsi ini banyak melibatkan juga keluarga," ujarnya.
Menurut dia, kasus korupsi juga banyak didorong dari kaum perempuan, karena berperilaku hidup mewah, padahal seharusnya perempuan harus mempunyai peran penting dalam membangun nilai integritas.
"Perempuan mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anaknya, jangan berperilaku hidup mewah, karena istri yang hidup mewah itu salah satu penyebab terjadinya korupsi, kami mengingatkan kepada istri pejabat agar menghentikan berperilaku hidup mewah," katanya.
Menurut dia, situasi di Sulbar masih relatif aman dari tindak pidana korupsi, meskipun sudah terdapat 20 kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke KPK.
"KPK akan memberikan bimbingan tata cara melaporkan kasus korupsi ke KPK kepada mahasiswa OKP dan LSM maupun lembaga masyarakat lain, agar lebih dipahami dan dapat ditindaklanjuti," katanya.
Ia berharap agar Pemprov Sulbar dapat berkomitmen untuk bersama KPK dalam membangun integritas anti korupsi.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nasyatul Aisyiyah Sulbar, Rhena J. Tapion, mengatakan, mendukung KPK melakukan bimbingan teknis kepada kaum perempuan di Sulbar dalam mengambil peran penting dalam pemberantasan korupsi.
"Perempuan dapat memberikan pelajaran atau edukasi kepada masyarakat agar aktif dalam penggiat anti korupsi, karena selama ini perempuan atau istri pejabat telah menjadi penyebab korupsi karena berperilaku hidup dengan kemewahan," katanya
Ia meminta agar kaum perempuan dan istri pejabat di Sulbar dapat menjadi penyelamat keluarga, dengan menghindari segala hal yang berbau korupsi.
Berita Terkait
KPK membawa satu koper usai geledah ruang kerja Gubernur Kalsel sekitar tiga jam
Selasa, 8 Oktober 2024 15:40 Wib
KPK panggil pimpinan perusahaan terkait dugaan korupsi bansos presiden
Selasa, 8 Oktober 2024 15:08 Wib
Penyidik KPK bawa Kabid Cipta Karya PUPR Kalsel setelah terjaring OTT
Senin, 7 Oktober 2024 17:58 Wib
KPK memanggil eks Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait penyidikan KTP-e
Senin, 7 Oktober 2024 17:56 Wib
KPK panggil Plt Sekjen Kementan Ali Jamil terkait kasus perangkat xray
Senin, 7 Oktober 2024 15:45 Wib
KPK: OTT di Kalimantan Selatan terkait pengadaan barang dan jasa
Senin, 7 Oktober 2024 15:42 Wib
Petugas bawa koper terkait OTT KPK di Kalsel
Senin, 7 Oktober 2024 11:34 Wib
KPK: Orang kepercayaan gubernur terima uang terkait OTT Kalsel
Senin, 7 Oktober 2024 11:18 Wib