Sulbar Kekurangan 2.000 PNS

Minggu, 10 Agustus 2014 18:33 WIB

"Sulbar masih butuh tambahan dan masih kekurangan pegawai PNS mencapai 2000 orang sehingga butuh diantisipasi dengan melaksanakan penambahan jumlah pegawai," kata pelaksana tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar, Dominggus di Mamuju, Mi

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih kekurangan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka membantu memaksimalkan tugas peningkatan pelayanan pemerintahan sekitar 2.000 orang.

"Sulbar masih butuh tambahan dan masih kekurangan pegawai PNS mencapai 2000 orang sehingga butuh diantisipasi dengan melaksanakan penambahan jumlah pegawai," kata pelaksana tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar, Dominggus di Mamuju, Minggu.

Ia mengatakan, kekurangan pegawai pada jurusan tertentu tersebut diantaranya, adalah jurusan akuntansi, jurusan hukum kelautan, jurusan sarjana perencana, dan jurusan manajemen aset.

Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat dapat membantu pemerintah di Sulbar menambah jumlah pegawainya dengan terus menerus mendukung dilakukannya penerimaan pegawai mengatasi kekurangan pegawai yang ada.

Ia mengatakan, saat ini pegawai di Sulbar telah mencapai 2956 orang, jumlah itu dianggap belum cukup karena masih adanya jurusan yang kurang memaksimalkan pelayanan pemerintahan.

"Kita juga berupaya agar lahir tenaga PNS yang memiliki kompetensi berkualitas serta profesional, agar dapat memaksimalkan pelayanan pemerintahan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurut dia, tahun ini Calon Pegawai Negeri Sipil yang masuk dalam Kategori 1 (K1) dan kategori (K2) akan diupayakan dan diprioritaskan menjadi PNS mengatasi kekurangan pegawai itu.

Dominggus mengatakan pengangkatan K1 dan K2 di Sulbar menjadi PNS akan tetap diprioritaskan dan diselesaikan agar seluruhnya dapat menjadi PNS membantu memaksimalkan pelayanan pemerintahan di Sulbar.

"Untuk CPNS K1 dan K2 yang telah dinyatakan lulus sebagai PNS pada tahun sebelumnya segera akan mendapatkan nomor induk pegawai paling lambat pada bulan Agustus tahun ini, sehingga diminta terus bekerja memaksimalkan pelayanan pemerintahan di Sulbar," katanya. Agus Setiawan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.