DPRD SBD Tetap Tolak Pelantikan MDT-DT

Selasa, 12 Agustus 2014 15:53 WIB

"Hasil rapat Forkompinda memutuskan bahwa pelantikan tetap dilakukan, namun disarankan untuk dilakukan di luar SBD," katanya.

Kupang (ANTARA Sulsel) - Ketua DPRD Sumba Barat Daya (SBD) Yoseph Mallo Lende menegaskan, sampai kapanpun, dewan tetap menolak pelantikan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati- Wakil Bupati SBD periode 2014-2019.

Alasannya, secara lembaga DPRD SBD tidak pernah mengusulkan pasangan MDT-DT untuk disahkan pengangkatannya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kata Yoseph Mallo Lende, Selasa terkait keputusan Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk menyerahkan masalah pelantikan MDT-DT kepada Menteri Dalam Negeri.

Keputusan untuk menyerahkan masalah ini setelah dirinya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) tingkat provinsi NTT menggelar rapat lanjutan untuk membahas rencana pelantikan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati- Wakil Bupati SBD, yang terus tertunda karena adanya penolakan dari DPRD.

Yoseph Mallo Lende mangatakan, sikap dewan itu karena pasangan MDT-DT merupakan pemimpin yang lahir dari hasil kecurangan dengan cara penggelembungan suara dalam pilkda SBD Agustus 2013 lalu.

Menurut dia, siapa pun yang menjadi bupati dan wakil bupati, sepanjang prosesnya benar tidak jadi masalah.

DPRD akan memprosesnya, tetapi apa yang terjadi dalam pilkda SBD adalah memutarbalikan kebenaran dan itu mencederai hak konstitusi rakyat SBD, katanya.

Karena itu, sikap dewan untuk menolak pelantikan pasangan yang dipilih melalui rekayasa, merupakan bagian dari perjuangan menegakan kebenaran bagi rakyat SBD, kata Yoseph Mallo Lende.

Secara terpisah, Ketua Tim Terpadu Forkompinda yang turun ke SBD, Sisilia Sona mengatakan, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, tidak bisa melantik Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) di Tambolaka karena alasan situasi tidak kondusif.
Proses selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melantik MDT-DT.

"Hasil rapat Forkompinda memutuskan bahwa pelantikan tetap dilakukan, namun disarankan untuk dilakukan di luar SBD," katanya.

"Tetap dilantik, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada Mendagri. Terserah Mendagri waktunya kapan," katanya.

Dia menjelaskan, pertemuan Forkompinda membahas hasil prakondisi yang dilakukan tim selama seminggu di SBD. Dari laporan tim prakondisi, demikian Sisilia, situasi dan kondisi di SBD belum kondusif karena itu belum bisa dilakukan pelantikan di SBD.

"Pelantikan tetap dilaksanakan dan disarankan dilakukan di luar Sumba Barat Daya. Dikembalikan ke Jakarta karena situasi di sana (SBD) untuk sementara butuh rekonsiliasi sehingga kalaupun dilantik di Jakarta, aparat keamanan tetap siaga di sana (SBD) untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan pasca pelantikan," kata Sisilia.

Namun, sebelum pelantikan dilakukan Mendagri, akan ada rekonsiliasi oleh Gubernur NTT dan tokoh Sumba yang ada di Kupang.

"Pak Gubernur rencananya mengundang MDT-DT ke sini (Kupang). Juga ketua dan wakil ketua DPRD SBD diundang ke sini untuk mendengarkan supaya mereka kondisikan agar pascapelantikan di sana (SBD) harus aman," ujar Sisilia.

Sisilia mengatakan, segera melaporkan hasil rapat Forkompinda kepada Mendagri untuk langkah selanjutnya. I.K. Sutika

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.