Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi mengatakan sebanyak tiga desa di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak bisa menikmati dana desa pemerintah pusat, karena terkendala syarat penyaluran.
"Untuk tiga desa itu sepanjang 2024 tidak bisa mencairkan dana desa yang dari pemerintah pusat, karena syarat penyalurannya yang tidak terpenuhi," ujarnya, di Makassar, Rabu.
Beberapa desa yang sama sekali belum menerima dana tersebut, antara lain Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu; Desa Bungaiya, Kecamatan Bontonatene; dan Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Selayar.
Supendi menyebut besaran dana yang seharusnya disalurkan ke desa-desa tersebut masing-masing adalah Rp620 juta untuk Bonea, Rp800 juta untuk Bungaiya, dan Rp906 juta untuk Lamantu.
"Jadi sepanjang 2024 itu tidak ada dana desa yang tersalurkan. Jadi ada beberapa syarat salur itu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan bersama DPR dan ini semua harus terpenuhi," katanya.
Menurut Supendi, dana desa merupakan alokasi dari pemerintah pusat, sedangkan dana alokasi desa berasal dari pemerintah daerah.
Kendala utama dalam penyaluran dana desa ini disebabkan oleh masalah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta tidak terpenuhinya syarat administrasi yang diperlukan.
Selain itu, ada satu desa di Kabupaten Bone yang juga tidak bisa mencairkan dana desanya, yakni Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng.
"Untuk Desa Jompie ini hanya tahap duanya yang belum tersalurkan dan tahap 1 itu sudah tersalurkan. Sama juga dengan tiga desa di Selayar, terkendala syarat salur yang tidak terpenuhi," katanya pula.
Untuk jumlah dana desa yang tidak tersalurkan pada tahap 2 itu, yakni sebesar Rp297 juta.
Supendi menegaskan bahwa selama desa dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, dana desa pasti akan disalurkan sesuai ketentuan.
