Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar menampung 81.466 pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dalam program perlindungan sosial (perlinsos), yakni Makassar Berbagi Jaminan Sosial (Makassar Berjasa).
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham di Makassar, Kamis, mengapresiasi kiprah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra penting pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja.
"Program Makassar Berjasa ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir untuk melindungi masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam perlindungan sosial,” ujarnya.
Aliyah Mustika Ilham mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperluas cakupan perlindungan dengan meluncurkan program jaminan hari tua bagi kader posyandu di tahun mendatang.
Ia mengaku jika Program Makassar Berjasa itu akan diperluas khusus untuk kader posyandu yang penganggarannya dilakukan pada APBD 2026.
"Alhamdulillah, upaya ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Makassar kini masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kami ingin mempertahankan dan meningkatkan capaian ini hingga mencapai 100 persen perlindungan,” katanya.
Aliyah menyampaikan harapan agar Makassar dapat meraih Paritrana Award, penghargaan nasional atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja.
"Semoga Makassar mendapatkan Paritrana Award tahun ini. Ini akan menjadi hadiah istimewa bagi warga dan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan kota yang mulia pemerintahnya, warganya, dan tamunya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulawesi–Maluku, Mulyarahmat Abubakar, menyampaikan bahwa Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan kini telah berusia 26 tahun, usia yang mencerminkan kematangan organisasi dalam mengawal kepentingan pekerja.
"Angka ini bukan angka yang mudah, tapi sudah menuju kematangan. Kami telah melalui berbagai dinamika, sejak masih di masa PT Jamsostek (Persero), hingga kini sebagai BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa wilayah Sulawesi–Maluku terdiri atas delapan provinsi dengan 10 kepengurusan di tingkat kantor cabang, serta memiliki 13.388 anggota aktif.
Menurut dia, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan tanggung jawab besar dalam mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayah ini.
Mulyarahmat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkot Makassar atas dukungan dan koordinasi yang baik dengan serikat pekerja, sehingga berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara win-win solution.
"Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar, atas perhatian dan dukungan konstruktif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar. Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah memberikan perlindungan kepada 81 ribu lebih pekerja rentan. Ini langkah konkret yang patut menjadi contoh,” ucapnya.
