Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait dalam rangka membahas percepatan pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi di daerah setempat.
"Sekolah Rakyat Terintegrasi bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas masyarakat," kata Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Jaun di Mamuju, Senin.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan Badan Pertanahan Nasional, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas PUPR Sulbar itu, membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat penyelesaian kelengkapan dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi, yang merupakan salah satu aset milik Pemprov Sulbar.
Pada kegiatan itu dibahas tiga poin utama, yaitu percepatan pemisahan sertifikat induk oleh BPN Sulbar guna memperjelas status lahan Sekolah Rakyat dan percepatan penertiban dokumen lingkungan oleh DLH, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan pembangunan.
Selain itu, percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Dinas PUPR, sebagai syarat legalitas pembangunan fisik sekolah.
Muhammad Jaun menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar proses percepatan pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
"Oleh karena itu, setiap instansi harus bergerak cepat dan menyelesaikan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya," katanya.
Dia mengharapkan keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi model pendidikan berbasis masyarakat yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulbar.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur mengatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh pihak terkait agar proses percepatan pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat terealisasi sesuai rencana.
"Kami berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi warga Sulbar," ujar dia.
Rapat koordinasi tersebut menandai komitmen bersama lintas instansi dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan berbasis sosial di Sulbar, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga teknis untuk mewujudkan "Sulbar Maju dan Sejahtera".
