Pemkot Makassar dan OMS memperkuat strategi penanggulangan HIV-AIDS

Senin, 3 November 2025 17:42 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima silaturahim Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) membahas penguatan strategi dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Makassar, Senin (3/11/2025). ANTARA/HO-Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) memperkuat strategi dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan melalui skema kontrak sosial (social contracting) berbasis swakelola.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Senin, berkomitmen dalam memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya yang salah satunya menyiapkan regulasi.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kerja sama formal dan berkelanjutan antara pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS di Makassar," ujarnya.

Munafri Arifuddin mengatakan dirinya ingin memastikan pelaksanaan peraturan daerah (Perda) terkait penanganan HIV agar tetap berjalan efektif untuk pencegahan penyakit sosial.

Ia juga mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru yang akan mengatur lebih luas aspek penanganan HIV, perilaku berisiko, dan isu sosial terkait.

"Dengan berbagai dinamika terjadi, saya pastikan Perda HIV/AIDS akan jalan dan menjadi peraturan daerah di Kota Makassar," katanya.

Appi - sapaan akrab Munafri Arifuddin menegaskan, Ranperda menjadi regulasi untuk pemerintah dan dinas kesehatan untuk bekerja secara maksimal.

Aturan Perda tersebut kini sudah tahap masuk Prolegda, dan direncanakan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2026, sebagai upaya memperkuat kebijakan daerah dalam menekan angka kasus HIV di Kota Makassar.

"Kami selalu upayakan agar penyelesaian persoalan HIV ini menjadi kerja bersama. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan penerima manfaat program harus saling berkoordinasi. Ini yang kami mohonkan untuk terus mendapat dukungan," katanya.

Menurutnya, penanganan HIV/AIDS menjadi perhatian serius Pemkot Makassar, mengingat angka kasus yang relatif dari tahun ke tahun.

Untuk itu, diperlukan penanganan lintas sektoral, tidak hanya di level teknis, tetapi juga pada tataran kebijakan dan penganggaran.

"Ini memang menjadi konsen pemerintah karena angkanya semakin tinggi. Dibutuhkan kerja lintas sektoral di internal pemerintah agar persoalan ini bisa benar-benar diatasi," ucapnya.