Pemprov Sulbar jamin stabilitas harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru

Rabu, 19 November 2025 05:40 WIB

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Abdul Waris Bestari. ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menjamin stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026.

"Kami memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil dan terjangkau, terutama memasuki periode HBKN, yakni Natal dan tahun baru," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Abdul Waris Bestari, di Mamuju, Selasa.

Pemerintah Provinsi Sulbar bersama TPID provinsi dan kabupaten kata Waris Bestari, terus memperkuat berbagai langkah stabilisasi, seperti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan kerja sama antar-daerah, produsen serta pemantauan intensif terhadap ketersediaan dan distribusi pangan.

"Dengan koordinasi yang semakin solid dan intervensi yang tepat sasaran, kami optimistis dapat menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan stabilitas harga hingga akhir tahun 2025," terang Waris Bestari.

Pada kesempatan itu, Waris Bestari menyampaikan perkembangan inflasi di Provinsi Sulbar pada Oktober 2025, yang menunjukkan capaian yang tetap terjaga.

Inflasi nasional kata dia, tercatat sebesar 2,86 persen (year on year/yoy), sementara Sulbar berada pada angka 2,64 persen (yoy).

"Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Sulbar berada di bawah rata-rata nasional dan masih sesuai dengan rentang target pemerintah yaitu 1,5 hingga 3,5 persen," ujar Waris Bestari.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang inflasi daerah, seperti beras, ikan layang, emas perhiasan, cabai merah dan ikan cakalang.

Menurutnya, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pada komoditas-komoditas tersebut menjadi kunci untuk mencegah terjadinya tekanan harga lanjutan.

"Di sisi lain, beberapa komoditas turut memberikan kontribusi deflasi, diantaranya jeruk nipis/limau, pisang, jagung manis, ikan kembung dan telepon seluler," jela Waris Bestari.

Pergerakan harga yang bervariasi itu tambahnya, mencerminkan dinamika pasokan dan permintaan yang perlu dipantau secara berkala agar stabilitas harga tetap terjaga.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah menegaskan bahwa daerah dengan tingkat inflasi tinggi harus mengambil langkah pengendalian yang lebih intensif dan terukur.

Wamendagri meminta pemerintah daerah untuk waspada terhadap tekanan harga, terutama pada komoditas pangan, meskipun inflasi nasional masih dalam kategori terkendali mencapai 2,86 persen per November 2025.

Ia meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat stabilisasi harga, memastikan kecukupan pasokan pangan, serta melakukan intervensi cepat terhadap komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga.

Wamendagri juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar upaya pengendalian inflasi berjalan efektif.