Tim Pengendali Inflasi Sulbar Siap Pantau Harga

Senin, 19 Januari 2015 21:48 WIB

"Baru saja kami melaksanakan rapat yang melibatkan anggota Tim Pengendali Inflasi Sulbar...

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Tim Pengendali Inflasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan siap melakukan pemantauan harga yang berlaku di pasar tradisional setelah pemerintah pusat menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Baru saja kami melaksanakan rapat yang melibatkan anggota Tim Pengendali Inflasi Sulbar. Rapat tertutup ini dipimpin langsung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar H. Nur Alam Tahir," kata anggota Tim Pengendali Inflasi Sulbar Asir Manopo di Mamuju, Senin.

Menurut dia, pertemuan itu dilaksanakan sebagaimana instruksi pemerintah pusat untuk melakukan pemantauan perkembangan harga di setiap daerah setelah pemerintah menurunkan harga BBM.

Pertemuan itu, kata dia, juga melibatkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sulbar, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar, Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sulbar.

Asir yang juga Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sulbar mengatakan bahwa perkembangan harga sembilan bahan pokok dalam tiga hari ke depan akan dilakukan pemantauan sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut.

"Hasil rapat yang kami laksanakan telah disepekati untuk dilakukan pemantauan lebih awal terhadap perkembangan harga sembilan bahan pokok (sembako) selama tiga hari ke depan. Kita ingin memastikan apakah harga jual sembako ini turun atau naik karena dampak BBM ataukah karena stok tidak ada. Selain itu, kami akan menyurati setiap kabupaten untuk ikut melakuakan pemantau harga," katanya.

Selain membahas perkembangan harga sembilan bahan pokok, kata Asir, tim inflasi juga juga memfokuskan pada pembahasan tarif angkutan umum kendaraan setelah pemerintah menurunkan harga BBM.

"Pertemuan ini juga menitikberatkan pada isu harga tarif angkutan umum kendaraan sehingga dalam waktu dekat ini jajaran Dishub akan memanggil Organda dan Dishub kabupaten untuk membahas permasalahan tersebut," jelas Asir yang juga mantan Sekretaris KPU Sulbar ini. D.Dj. Kliwantoro