PUPUK LANGKA DI GOWA
Makassar, 25/11 (ANTARA) - Ratusan petani di Kabupate Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan langkanya persediaan pupuk.
Ketua Bidang Keuangan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sulsel, Hasrullah mengatakan di Makassar, Selasa, menurut penelitian Dekopin Sulsel kelangkaan tersebut terjadi di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Malakaji, Tompobulu, Biringbulu, Bontolempangang dan Bongaya.
"Awalnya cuma Malakaji, tapi kemudian menyusul empat kecamatan lainnya. Kasihan petani, pupuk subsidi maupun nonsubsidi langka di sana," ujarnya.
Dijelaskannya, petani di Kabupaten Gowa bahkan kekurangan 60 persen dari total kebutuhan pupuknya untuk musim tanam kedua tahun ini.
Kendati tak menyebut total produksi pertanian di lima kecamatan itu, namun ia menyatakan kelangkaan tersebut akan berakibat terancamnya penurunan jumlah produksi sebesar 50 persen.
Ia menyarankan agar ke depannya petani tidak bergantung sepenuhnya persediaan pupuk buatan industri atau pestisida.
Para petani itu seharusnya mulai dari sekarang berupaya belajar membuat pupuk organik, sehingga bisa diantisipasi jika terjadi kelangkaan seperti sekarang ini.
Ditambahkannya, dari hasil diskusi pihak Dekopin Sulsel persediaan pupuk sangat mencukupi, sesuai dengan jumlah kebutuhan dari Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan petani Sulsel.
Namun kenyataannya, berdasar hasil penelitian Dekopin, pupuk masih sangat langka dan kalaupun ada harganya sangat mahal.
?Ini sangat mengherankan, kami mempelajari alur distribusi pupuk dan semuanya tampak ideal. Tapi di lapangan kami tidak menemui hal seperti itu,? katanya.
Ia menduga ada oknum subpenyalur yang berupaya memainkan situasi dengan melakukan penjualan silang ke wilayah-wilayah yang sanggup membeli dengan harga mahal.
Sementara itu, Ketua Bidang Pengembangan Usaha, Arman Arfah menjelaskan, modus tersebut sesuai dengan hasil temuan Dekopin Sulsel bahwa banyak data RDKK yang diajukan tidak riil.
Sebab, yang membuat RDKK tersebut sebelum diajukan ke Badan Ketahanan Pangan adalah ketua kelompok tani, yang notabene tidak mengetahui kebutuhan konkrit setiap anggotanya.
"Seharusnya data kebutuhan diisi langsung oleh petani bersangkutan, bukannya diwakili oleh Ketua Kelompoknya," ujarnya.***2***
(T.PK-AAT/B/Z002/Z002) 25-11-2008 20:47:08
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
