Makassar, Sulsel (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, dalam keterangannya di Makassar, Sulsel, Selasa, menyampaikan hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan.
"Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan hari ini merupakan evaluasi yang sangat berharga bagi kami," ujarnya pada acara penyerahan LHP BPK RI di Makassar.
Ia menegaskan Pemprov Sulsel terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, serta mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran.
"Kami mendorong seluruh OPD untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Fatmawati menjelaskan hasil pemeriksaan BPK memiliki peran strategis sebagai instrumen evaluasi kinerja, transparansi dan akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
LHP Semester II Tahun Anggaran 2025 mencakup lima sektor strategis pembangunan Sulawesi Selatan, yakni lingkungan hidup dan pertambangan, ketahanan pangan, optimalisasi pendapatan daerah, akuntabilitas belanja daerah, serta transformasi digital perbankan.
Pada sektor lingkungan hidup dan pertambangan, Wagub menegaskan Pemprov Sulsel tidak ingin pertumbuhan ekonomi mengorbankan kelestarian alam.
"Pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang tidak boleh mengorbankan lingkungan bagi generasi mendatang," katanya.
Sementara, pada sektor ketahanan pangan, Fatmawati menekankan posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Karena itu, rekomendasi BPK akan menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan petani.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang patuh aturan, serta penguatan kemandirian fiskal melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Di sisi belanja daerah, Wagub menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada efektivitas transformasi digital perbankan di Bank Sulselbar sebagai upaya mendukung sistem keuangan daerah yang modern dan inklusif.
