Sampah jadi persoalan krusial lingkungan di Makassar

Kamis, 23 April 2026 05:40 WIB

Direktur Eksekutif Jurnal Celebes Mustam Arif. ANTARA/ dok pri

Makassar (ANTARA) - Pengamat lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Jurnal Celebes Mustam Arif menilai peringatan Hari Bumi menjadi momentum refleksi bagi Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan untuk membenahi persoalan lingkungan yang krusial demi menjaga keberlanjutan.

“Persoalan lingkungan paling krusial di Makassar adalah sampah yang membutuhkan penanganan terintegrasi dari hulu hingga hilir,” kata Mustam di Makassar, Rabu.

Ia menjelaskan di sisi hulu, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Sementara di hilir, tempat pembuangan akhir (TPA) telah mengalami kelebihan kapasitas dengan beban sampah mencapai 800 hingga 1.000 ton per hari.

Menurut dia, kondisi TPA Antang semakin tidak ideal karena berada di tengah kawasan perkotaan, sehingga dalam jangka panjang pemerintah kota perlu merancang sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan meninggalkan praktik pembuangan terbuka (open dumping).

“Pengembangan daur ulang bernilai ekonomi dan sistem pembuangan tertutup (sanitary landfill) menjadi solusi jangka panjang,” ujarnya.

Terkait rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), Mustam menilai opsi tersebut belum tentu menjadi solusi terbaik karena berpotensi menimbulkan risiko lingkungan.

Ia menekankan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah, mengingat masih rendahnya kesadaran memilah sampah serta tingginya penggunaan plastik sekali pakai.

“Jika tidak ada pembenahan dari hulu, beban TPA akan terus meningkat dan berdampak pada pencemaran tanah maupun laut,” katanya.

Selain persoalan sampah, Mustam juga menyoroti degradasi ekosistem pesisir di Sulawesi Selatan akibat abrasi, pencemaran, dan berkurangnya tutupan mangrove.

“Padahal ekosistem pesisir berperan penting dalam menahan dampak perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati,” ujarnya.

Di wilayah daratan, alih fungsi lahan dan deforestasi turut meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor, yang diperparah oleh tata ruang yang belum sepenuhnya berbasis keberlanjutan lingkungan.

Ia juga menyoroti penurunan kualitas air dan udara akibat pencemaran sungai dari limbah domestik dan industri serta meningkatnya emisi kendaraan bermotor di kawasan perkotaan.

Untuk itu, Mustam mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan berbasis lingkungan, mulai dari penegakan aturan pengelolaan sampah, perlindungan kawasan hijau, hingga pengembangan energi bersih.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dinilai menjadi kunci dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan.