Cegah TPPO, Imigrasi Parepare resmi bentuk Desa Binaan Imigrasi di Pinrang

Selasa, 19 Mei 2026 21:36 WIB

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare saat membentuk dan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali,Kabupaten Pinrang, Sulsel, Selasa (19/5/2026). ANTARA/HO-Imigrasi Parepare

Makassar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare membentuk dan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali,Kabupaten Pinrang, sebagai upaya memperkuat sinergi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang dan dihadiri unsur pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga tokoh agama di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada Selasa (19/5).

Friece Sumolang dalam ssambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh stakeholder dalam mendukung pengawasan dan perlindungan masyarakat dari praktik pemberangkatan ilegal ke luar negeri.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Ade Yanuar Ikbal mengatakan pembentukan Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya migrasi aman dan prosedural.

“Melalui Desa Binaan Imigrasi, masyarakat diharapkan dapat memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara aman serta meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik TPPO,” ujarnya.

Usai pembukaan, dilakukan penyerahan piagam Desa Binaan Imigrasi kepada Pemerintah Desa Polewali dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga menerima materi sosialisasi dari dua narasumber yakni Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang, Heria, yang memaparkan materi mengenai peran pemerintah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia serta upaya pencegahan TPPO.

Sedangkan, Koordinator P4MI Kota Parepare, La Ode Nur Slamet memberikan sosialisasi terkait tata cara bekerja secara prosedural dan aman ke luar negeri.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan sejumlah pertanyaan dari peserta terkait penyebab TPPO, persyaratan pembuatan paspor bagi anak yang lahir di luar negeri, hingga prosedur resmi bekerja di luar negeri.

Kegiatan ini juga menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare untuk memperkuat koordinasi dalam pencegahan TPPO dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Sebagai tindak lanjut, tim pelaksana turut membentuk grup WhatsApp Desa Binaan Imigrasi Desa Polewali guna memperkuat komunikasi dan koordinasi antar stakeholder.

Dengan terbentuknya Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya migrasi aman serta mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik perdagangan orang dan pemberangkatan pekerja migran nonprosedural.(*/Inf)