Rakyat Miskin Kecam RS Labuang Baji
Makassar (ANTARA Sulsel) - Puluhan warga miskin yang bergabung dalam Dewan Pimpinan Kota (DPK) Serikat Rakyat Miskin Indonesi (SRMI) Sulsel di Makassar, Kamis, berunjukrasa mengecam pelayanan Rumah Sakit (RS) pemerintah di Makassar, termasuk RS Labuang Baji.
Saat diterima tim aspirasi DPRD Sulsel, SRMI mengatakakan RS Labuang Baji dalam 10 hari terakhir lalai dalam melaksanakan program penyelenggaraan kesehatan gratis (Kesgra) Sulsel, yang mengakibatkan tiga warga miskin meninggal dunia.
Koordinator lapangan (Korlap), Firdaus dan Ketua SRMI Sulsel, Wahidah Baharuddin, saat mendampingi sekitar 50 warga miskin, menyebutkan penderita penyakit kulit, Sampara (50) meninggal di RS Labuang Baji pada 12 Agustus karena tidak mendapat pelayanan maksimal dari petugas medis.
" Pasien masuk RS 10 Agustus dan sempat diperiksa Dokter namun tidak diberikan resep. Besoknya baru ada resep, tetapi petugas apotik mengatakan obat untuk Jamkesda kosong dan anggarannya dari pemerintah habis," katanya.
Kata mereka, sejak itu Sampara hanya diinfus saja tanpa diberikan obat, sampai dia meninggal dunia sehari kemudian.
Di hari yang sama bayi penderita muntaber, Siti Aisyah (1) terlambat mendapat pertolongan medis karena keluarga tidak memiliki kelengkapan administrasi, sehingga bayi ini meninggal sekitar pukul 03.00 Jumat dinihari di RS Labuang Baji.
Kata anggota SRMI, Dg Baji, mayat bayi malang ini terpaksa digendong pulang oleh orangtuanya karena, mereka tidak mampu membayar biaya ambulance.
" Bagaimana mungkin kita menyediakan administrasi dalam keadaan panik," ujarnya.
Firdaus mengatakan, kasus serupa terjadi pada penderita penyakit gula, Mariana (48) yang ditolak oleh RS Haji dengan alasan oksigen habis, lalu dirujuk ke RS Labuang Baji namun lagi-lagi ditolak karena ruangan isolasi penuh.
" Mariana dibawa ke RS Haji tetapi juga tidak ada yang kosong. Namun untuk pasien umum ada sehingga Mariana dirawat disitu dengan membayar Rp1 juta. Mariana kemudian meninggal pukul 01.00 Sabtu dinihari," katanya.
Ketua SRMI Sulsel, Wahidah meminta kepada DPRD agar kembali mempertemukan mereka dengan Direktur RS penyelenggara kesehatan gratis di Makassar, bahkan memberhentikan Direktur RS yang selalu melakukan kesalahan yang sama.
Dia menyebutkan, Rabu (16/8) seorang Ibu melahirkan dirujuk dari Sungguminasa, Kabupaten Gowa ke RS Labuang Baji, namun lagi-lagi ditolak juga dengan alasan tidak ada ruangan kosong.
" Kalau ada RS yang melakukan kesalahan berualang-ulang diganti Direkturnya. Harusnya ada koordinasi antara RS dengan pemerintah dari awal atau satu minggu sebelum obat habis," jelasnya.
Sekitar empat bulan sebelumnya SRMI juga berunjukrasa di DPRD Sulsel, karena kasus yang sama. Oleh DPRD mereka difasilitasi untuk dipertemukan dengan Direktur RS.
Sementara, ketua penyusunan peraturan daerah (Perda) Sulsel tentang kesehatan gratis, Lakama Wiyaka, kepada SRMI berjanji akan memanggil Direktur RS dan mempertemukan mereka dengan warga.
Namun dia meminta kepada SRMI agar menyediakan administrasi jika berobat di RS, karena banyak pasien yang lari sebelum membayar sehingga merugikan RS.
Apalagi kata dia, pemerintah belum mengucurkan dana sekitar Rp9 miliar kepada RS penyelenggara kesehatan gratis yang mengakibatkan stok obat yang digratiskan berkurang.
(T.PSO-099/A014)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
