Tim KPK akan periksa satuan kerja Makassar

Rabu, 2 Maret 2016 19:08 WIB

KPK (Dok)

Tadi dalam pertemuan kita telah menyampaikan sejumlah program Pemkot Makasar...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa penggunaan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Tim itu dipimpin Nurul Ichsan Al Huda, dan mereka menemui Wal Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Rabu, membicarakan rencana tersebut.

Nurul bersama beberapa rekannya dari KPK, akan didampingi auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pusat untuk memeriksa data dan informasi sistem pengelolaan APBD Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Pengadaan Barang dan Jasa.

Rencananya tim KPK juga akan mengaudit pengelolaan anggaran dengan didampingi Inspektorat Kota Makassar serta pejabat SKPD hingga beberapa kedepan.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada pertemuan itu memaparkan sejumlah progres pemerintahannya termasuk kebijakan yang ditempuh dalam penataan birokrasi.

Salah satu penataan birokrasi, kata dia, adalah pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S), lelang jabatan pejabat SKPD dan kepala sekolah.

"Tadi dalam pertemuan kita telah menyampaikan sejumlah program Pemkot Makasar dari berbagai bidang termasuk kebijakan yang kami tempuh selama ini," ujar Ramdhan.

Sementara Seketaris Daerah Kota Makassar Ibrahim Saleh juga memaparkan pengelolaan APBD sesuai dengan prosedur dengan Sistem Prosedur atau Sisdur yang diberlakukan mulai dari Musrembang tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Sedangkan untuk sistem PTSP, kata dia, dibawah koordinasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada BPTPM Kota Makassar.

Kemudian sistem PBJ, lanjutnya, dijalankan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE dibawah Koordinasi Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Makassar dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Kami menyampaikan apa yang sudah kami lakukan sampai saat ini, semua terbuka mengenai dengan pengelolaan anggaran," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.