Wali Kota paparkan programnya pada Kahmi Makassar
"Tahun pertama pemerintahan difokuskan pada pelayanan publik, dan tata lorong kemudian berlanjut ke program yang lebih besar lagi," ujarnya di Makassar, Minggu.
Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto membahas mengenai program kerjanya saat anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Makassar bertandang ke rumah jabatannya.
"Tahun pertama pemerintahan difokuskan pada pelayanan publik, dan tata lorong kemudian berlanjut ke program yang lebih besar lagi," ujarnya di Makassar, Minggu.
Ramdhan Pomanto mengatakan, alasan utama kenapa program kerjanya difokuskan pada penataan lorong dan pelayanan publik karena permasalahan yang paling banyak ada pada pelayanan.
Sedangkan penataan lorong yakni dengan menumbuhkan semangat kerjasama atau gotong royong serta mendorong industri rumahan berbasis lorong.
Ia juga menyampaikan berbagai program pemerintah yang melibatkan partisipasi publik seperti Lorong Garden (Longgar), dan Makassar Tidak Rantasa (MTR), serta kebijakan lelang jabatan, dan lelang kepala sekolah yang ditempuhnya.
"Lorong menjadi perhatian utama karena di sinilah masalah perkotaan berpusat. Adapun fenomena sosial yang terjadi selama setahun lebih ini juga akarnya dari lorong," katanya.
Dia mencontohkan, persoalan pemukiman kumuh, kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan perilaku seks bebas semua umum dijumpai di lorong.
"Lambat laun satu per satu persoalan sosial di lorong - lorong mulai teratasi. Program Longgar mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam penataan lorong," sebutnya.
Menurut dia, penataan lorong di jalan - jalan sempit mulai dihias, dicat aneka warna dengan beragam tanaman dalam pot yang berjejer rapi sepanjang lorong ataupun menggantung di dinding rumah - rumah penduduk.
Jenis tanamannya pun dapat dimanfaatkan oleh warga untuk konsumsi semisal Terong, Tomat, dan Cabe. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Danny lebih menekan pada transparansi, dan akuntabilitas.
Tak heran jika keputusan untuk mendudukkan orang - orang pada level jabatan setingkat kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) hingga camat, lurah, dan kepala sekolah dilakukan dengan lelang jabatan.
Salah satu anggota KAHMI Makassar Hamzah menuturkan jika tata kelola pemerintahan yang dijalankan Danny telah mengadaptasi sistem pemerintahan modern yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
"Semoga Pak Wali bisa merawat itu dan kami bangga menjadi bagian dari kota Makassar yang di mana pemimpinnya punya visi jauh ke depan," pungkas Hamzah.
Pewarta : Muh Hasanuddin
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
