Data BPJS Kesehatan di Sulbar amburadul

Selasa, 6 September 2016 22:09 WIB

"Data BPJS di Sulbar amburadul sehingga persoalan ini harus ditangani serius karena menyangkut hak orang banyak," kata Rahim.

Mamuju (ANTARA Sulsel) - Data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di Sulawesi Barat, masih amburadul sehingga pemerintah setempat kini melakukan validasi data pada masing-masing kabupaten di daerah itu.

Hal ini terungkap dalam pertemuan BPJS se Sulbar bersama Komisi IV DPRD Sulbar di Mamuju, Selasa.

Pertemuan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Drs Ismail Zainuddin, Kepala Dinkes Sulbar, dr Achmad Azis, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Andi Sukri Tammalele dan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

Selain itu, pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H Rahim juga dihadiri Ketua Komisi III DPRD Majene Adi Ahsan, Asisiten I Pemkab Polewali Mandar Mujib, serta kepala-kepala dinas kesehatan se-Selawesi Barat, minus Mamuju Utara.

"Data BPJS di Sulbar amburadul sehingga persoalan ini harus ditangani serius karena menyangkut hak orang banyak," kata Rahim.

Rahim yang juga politisi Nasdem Sulbar ini mengingatkan agar proses validasi data yang ada di tiap-tiap kabupaten dapat berjalan sukses.

Berdasarkan data per-Juni 2016, ada kabupaten memiliki data yang masuk sekitar 2.000 lebih. Ini adalah angka sangat besar dan bahkan bisa bersyarat untuk dilakukan pemekaran daerah, katanya.

Demi kesuksesan data dan pemutakhiran data penduduk di Sulawesi Barat, maka dirinya beserta jajarannya di komisi empat dan mitra kerjanya bersedia pasang badan untuk memback-up demi kepentingan masyarakat.

"Baiknya kita libatkan BPJS dalam validasi data agar juga merasakan pahitnya, bukan enaknya saja," tegas Rahim.

Karena itu kata dia, semua pihak sepakat bersama-sama ke Jakarta sebelum penetapan APBD 2017 untuk melakukan pertemuan dengan BPJS di Jakarta.

"Kita akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS agar semua data yang kita upload di daerah diterima mereka. Kami siap mendorong ini walaupun dengan resiko. Saya melindungi masyarakat Sulawesi Barat dan ini untuk memenuhi rasa adil," kata Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin.

Menurut Ismail, jika dilihat dari semangatnya, jangankan jumlah itu yang mencapai angka 2.000-an, lebih dari itupun pemerintah sanggup membiayai.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.