Balai Diklat BPK Gowa Spesialisasi Pemeriksaan Infrastruktur

Senin, 9 Januari 2017 14:13 WIB

"Kenapa spesialisasi infrastruktur,? karena di Kawasan Timur Indonesia sedang giat membangun infrastruktur...

Makassar (Antara Sulsel) - Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, fokus pada spesialisasi pemeriksaan pembangunan infrastruktur.

"Kenapa spesialisasi infrastruktur,? karena di Kawasan Timur Indonesia sedang giat membangun infrastruktur," kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis usai meresmikan Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Kabupaten Gowa, Sulsel, Senin.

Untuk mendukung hal itu, pihaknya telah melengkapi Balai Diklat tersebut dengan berbagai ruang kelas dan laboratorium yang memungkinkan pengembangan kapasitas pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

"Dengan demikian pemeriksa kita punya keahlian khusus tidak hanya soal akuntansi keuangan," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI Dwi Setiawan Susanto.

Sesuai dengan arah pembangunan nasional, kata Dwi, maka desain pembelajaran yang dirancang khusus untuk Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa adalah spesialisasi untuk diklat terkait dengan pemeriksaan infrastruktur.

"Pengembangan balai diklat ini akan diarahkan untuk mewujudkan spesialisasi tersebut," ujarnya.

Harry Azhar juga mengatakan Balai Diklat di Gowa tidak hanya untuk pengembangan pemeriksa (auditor) BPK di seluruh Indonesia, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di seluruh Indonesia.

"Kami mendorong perbaikan kualitas pengawas mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dalam hal ini Inspektorat, agar memiliki cara pandang yang sama terkait pemeriksaan," katanya.

Ia berharap, terjadi sinergi yang baik antara BPK RI sebagai pemeriksa dan Inspektorat sebagai pengawas pemerintah.

"Apabila sinergi ini dapat terjalin, tugas kami sebagai pemeriksa juga lebih mudah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat dapat terwujud," katanya.