Tax Amnesty DJP Sulselbartra Capai Rp1 Triliunan

id tax amnesty, djp sultanbatara, aris bamba

"Ada penambahan pada hari terakhir Tax Amensty sebesar Rp98 miliar lebih...
Makassar (Antara Sulsel) - Penerimaan pajak pada program Tax Amnesty atau pengampunan pajak, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan, Tenggara (Sulselbartra) berhasil mencatat penerimaan hingga masa tenggak mencapai Rp1 trilun lebih.

"Ada penambahan pada hari terakhir Tax Amensty sebesar Rp98 miliar lebih, sebulumnya pada sepuluh hari lalu baru mencapai Rp68 miliar dan totalnya sebesar Rp166 miliar lebih di priode ketiga," kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Kanwil DJP Sulselbartra, Aris Bamba, Jumat.

Menurutnya penambahan itu karena ada kesadaran masyarakat melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Selain itu, Dirjen Pajak telah memberikan target penerimaan sebanyak Rp70,5 miliar dan DJP Sulselbarta berhasil melampaui target itu.

Sedangkan untuk tebusan penerimaan pajak Tax Amnesty priode kedua, kata dia, menyebutkan sebanyak Rp140,13 miliar lebih serta pada priode pertama mencapai diangka Rp865,29 miliar lebih. Bila diakumulasi perolehan pengampunan pajak untuk Sulselbartra mencapai satu triliunan.

Pihaknya memperkirakan dihari akhir Tax Amnesty priode ketiga ini, kata dia, akan bertambah, sehingga Kanwil DJP Sulselbartra masih membuka loket hingga malam akar semua wajib pajak bisa terakomodir pada kesempatan terakhir.

Sebelumnya, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Eka Sila Kusna Jaya saat pertemuan dengan wartawan mengatakan pencapaian uang tebusan hingga Rp1 triliun lebih itu berasal dari gabungan Tax Amnesti periode pertama sampai periode ketiga dengan jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) sebanyak 22.365 lembar.

Di priode pertama, Kanwil DJP Sulselbartra berhasil mengumpulkan 9.090 SPH dengan uang tebusan sebanyak Rp865 miliar. Selanjutnya periode kedua sebanyak 7.755 SPH denga uang tebusan senilai Rp140 miliar.

Sementara periode ketiga, 1 Januari sampai 20 Maret 2017, uang tebusan baru mencapai Rp68 miliar, sedangkan target yang diberikan kantor pusat kepada Kanwil DJP Sulselbartra pada periode akhir sebesar Rp70,5 miliar.

Dirinya menegaskan bila program ini berakhir, maka semua aset yang tidak diikutkan dalam amnesti pajak dianggap sebagai tambahan penghasilan serta akan dikenakan biaya berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan atau PPh,

"Terhitung mulai 2018, wajib pajak tidak akan tempat lagi bersembunyi atau menyembunyikan hartanya, karena akan diendus petugas pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan untuk penegakan aturan perundang-undangan perpajakan," tegas dia.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar