SKPD Diminta Kuasai RAPBD
Makassar (ANTARA Sulsel) - DPRD Sulawesi Selatan meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menguasai kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) RAPBD 2010.
"Kami meminta SKPD menguasai dan mampu meyakinkan dewan atas program kerja yang mereka ajukan dalam RAPBD 2010," kata Ketua DPRD Sulsel Moh Roem di Makassar, Kamis.
Menurut dia, SKPD harus memahami setiap program sehingga pembahasan anggaran tidak tersendat, juga tidak membuat bingung angota dewan dalam rapat kerja komisi.
"Kami tidak akan mempersulit SKPD, kita cuma meminta kepada mereka agar apa yang mereka sampaikan meyakinkan, sehingga mempercepat pembahasan anggaran," ucapnya.
Mantan anggota DPR RI ini pernah menyebutkan sebagian kepala SKPD penakut dan sangat sulit meyakinkan dewan, sehingga masalah baru bisa diselesaikan setelah gubernur turun tangan.
"Banyak SKPD yang penakut, digertak sedikit saja langsung lari dan melapor ke gubernur. Padahal masalah itu bisa mereka selesaikan sendiri tanpa keterlibatan gubernur," tuturnya.
Sebelum pembahasan RAPBD tingkat komisi, pimpinan dan panitia anggaran DPRD akan melakukan pembahasan KUA dengan tim anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel.
Roem yang juga politisi Partai Golkar optimis pembahasan KUA PPAS sudah bisa dilaksanakan setelah pelantikan pimpinan dan pengesahan tata tertib (Tatib) DPRD Sulsel 23 Oktober 2009.
Namun, sebelum membahas KUA PPAS, DPRD harus menuntaskan pembahasan revisi tiga peraturan daerah (Perda) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tentang kelembagaan daerah.
Oleh karena itu, mantan bupati Sinjai ini meminta anggota dewan berkomitmen menyelesaikan perubahan perda, KUA PPAS dan pembahasan RAPBD 2010 tingkat komisi tuntas akhir desember 2009.
(T.PSO-099/M008)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
