#BPK PERWAKILAN SULBAR

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pada periode 2021-2022 bisa membenahi 6.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di enam kabupaten di daerah itu. "Kami tergetkan hingga 2022 dilakukan ...

Persentase laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar mencapai 77,96 persen. "Berdasarkan hasil ...

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni meminta agar akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan, dalam rangka mengejar ketertinggalan dan memajukan pembangunan di daerah itu. "Salah ...

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penegasan itu disampaikan Enny Anggraeni ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov) Sulbar melakukan verikasi data pegawai non PNS atau pegawai tidak tetap (PTT) tahun 2019, karena jumlahnya cukup banyak. Perwakilan tim verifikasi ...

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat pada rancangan Nawa Jiwa tahun 2019 fokus pada pembangunan mental spritual dan reformasi birokrasi. Penegasan itu disampaikan Sekretaris ...

Kabupaten Majene meraih opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) untuk keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Barat. Penyerahan laporan hasil ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat bersama Kantor Imigrasi Kabupaten Mamuju melakukan pencanangan dan penandatanganan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ...

Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2019 mencapai RP10,64 ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berhasil diraih pada 2017. "Tadi kami menerima hasil ...