#BPK SULBAR

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi BaratSaefur Rochim menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki dasar ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik serta ...

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar Hidayat Yasin menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran sebagai langkah strategis dalam mendukung optimalisasi kinerja organisasi. ...

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menyebut pihaknya terus berupaya memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah melalui percepatan penyusunan regulasi daerah. ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Seno ...

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) SuhardiDuka melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkup Pemprov Sulbar. ...

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan empat strategi kepada Pemprov Sulbar agar dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Untuk mempertahankan opini WTP, Pemprov Sulbar ...

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada APBD Sulbar tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 41,19 miliar yang berasal dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) pendapatan transfer dan lain-lain ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan bantuan sebesar Rp2,2 miliar kepada partai politik yang memiliki kursi legislatif di daerah itu. "Saya berharapbantuan keuangan kepada ...