#KOMISI I DPR

Sebanyak 19 pejabat di Provinsi Aceh baik eksekutif maupun legislatif telah diperiksa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam tiga hari yang berlangsung di Banda Aceh. "Semua ...

Sejumlah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung di tanah rencong. Wakil ...

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) segera dibahas, setelah kasus peretasan terhadap situs web www.pusmanas.bssn.go.id ...

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai aturan yang mewajibkan tes PCR bagi calon penumpang maskapai penerbangan di pulau Jawa dan Bali serta daerah level 3 lainnya, dinilai ...

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Gde Sumarjaya Linggih,berharap BUMN Perusahaan Cangkang Pariwisata mampu berperan memulihkan kondisi pariwisata yang terpuruk karena pandemi Covid-19. ...

Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfah menolak Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 di Jawa ...

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menekankan pentingnya peran strategis pengendali data, baik sebagai data controller atau data processordalam melindungi data pribadi masyarakat. “Ini ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa Andi Narogong dari pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el). Andi diperiksa sebagai saksi ...

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus kebijakan yang membolehkan pelaku pinjaman 'online' atau pinjol untuk mengakses IMEI nasabah, sebagai ...

Pakar keamanan siber dari CISSReC, DrPratama Persadha, memandang perlu pemerintah segera melakukan moratorium perizinan pinjaman online (pinjol) setidaknya untuk menertibkan aturan main dan ...