#PAKAR HUKUM

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Dr. Lanny Ramli MHum menyebut tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mencerminkan demokrasi. Lanny di Surabaya, Sabtu mengatakan ...

Sebanyak lima orang calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) akan mengikuti seleksi wawancara setelah kelimanya dinyatakan lolos seleksi tahap ketiga oleh Komisi Yudisial ...

Pakar hukum pidana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Pujiyono menilai masa jabatan yang terlalu lama akan mengakibatkan seseorang pemimpin cenderung diktator dan akan menjadi korup. ...

Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2022 dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan ...

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyatakan dukungannya atas penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Larangan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender (LGBT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat ...

Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI) Dr. Mexasai Indra mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup dapat menghadirkan pemilihan umum (pemilu) murah dan mewajibkan partai politik (parpol) ...

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho memperkirakan penegakan hukum di Indonesia akan menghadapi tantangan berat pada tahun 2023. "Tantangan ...

Pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Dr. Oce Madril berpendapat sistem proporsional terbuka dalam pelaksanaan Pemilu dapat memicu adanya politik uang. "Dalam ...

Pada Selasa (6/12/2022) Pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengusulkan tiga opsi penataan daerah pemilihan (dapil) dari lima dapil menjadi tujuh dapilyang tersebar di 15 Kecamatan untuk ...