#PAKAR HUKUM

Kumpulan berita pakar hukum, ditemukan 721 berita.

Ketua MPR sepakat dengan pakar hukum bahwa PPHN perlu payung hukum kuat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyosepakat dengan opini pakar hukum tata negara YusrilIhza Mahendra, yang berpendapat bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus memiliki payung hukum kuat ...

Yusril bertemu Panglima Andika Perkasa bahas persoalan hukum di TNI

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bertemu Panglima TNI Jenderal TNIAndika Perkasa membahas persoalan hukum di institusi TNI. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu ...

Pakar: Proses hukum terhadap para tersangka pembunuhan Brigadir J berjalan tegas

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar,Suparji Ahmad,menilai proses hukum terhadap tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J sudah berjalan progresif dan tegas. ...

Jalan panjang menuju kejayaan prestasi olahraga nasional

Pada peringatan Hari Olahraga Nasional Ke-37 dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo meminta ada evaluasi total terhadap ekosistem prestasi olahraga Indonesia yang dinilai masih kurang dan perlu ...

Kemenkominfo dan Komisi I DPR menyetujui RUU PDP disahkan di Sidang Paripurna

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Komisi I DPR RI menyetujui dan mengeluarkan keputusan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat segera ...

Pakar: Temuan Komnas HAM soal pelecehan seksual bisa bantu Polri ungkap kasus Brigadir J

Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen ...

RUU Sisdiknas mengatur Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib

Kepala Badan StandarAsesmendan Kurikulum Pendidikan (BSKAP) Kementerian PendidikanKebudayaanRiset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo mengatakan RUU Sisdiknas ...

KPU pertanyakan langkah Bawaslu tidak pakai PKPU 4/2022 periksa pelanggaran pemilu

Komisi Pemilihan Umum RI mempertanyakan langkah Bawaslu yang tidak menggunakan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagai dasar syarat materiil pemeriksaan aduan dugaan pelanggaran administrasi tahapan ...

Pakar: Dugaan kebocoran data pelanggan PLN perlu diverifikasi guna menentukan langkah selanjutnya

Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons A Tanujaya menilai dugaan kebocoran data pengguna Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang ramai dibicarakan hari ini, perlu diverifikasi lebih dalam untuk ...

Pakar: Penentuan terjadinya korupsi di BUMN harus mengacu pada UU BUMN dan UU Tipikor

Pakar hukum sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Bandung Prof. I Gede Pantja Astawa mengatakan untuk menentukan terjadi atau tidaknya praktik korupsi di BUMN maka harus mengacu pada ...