#PELAYANAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan memangkas anggaran Rp60 miliar pada tahun anggaran 2026 dari biaya perjalanan dinas yang selanjutnya dialokasikan untuk sektor infrastruktur serta ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengelolaan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana ...

Kementerian Hukum Sulawesi Barat turut meramaikan Hari Bakti Pemasyarakatan Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kanwil DitjenPAS Sulbar merupakan wujud kebersamaan untuk menjaga silaturahmi ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochimmenyampaikan apresiasi atas kinerja terbaik yang telah ditunjukkan oleh seluruh jajaran. Hal itu disampaikannya pada ...

Sebanyak tujuh perwira TNI, Polri dan Kejaksaan yang merupakan peserta didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg melaksanakan Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) di ...

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menargetkan 1.000 sertifikat aset rampung hingga akhir 2026, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa lahan dengan masyarakat. Wali Kota ...

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu, menegaskan kesiapan untuk memperbaiki sistem seleksi penerbitan Surat ...

Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan Munafri Arifuddin memastikan tidak ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan dirumahkan dan memilih untuk tetap mempertahankan karena ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat non manajerial di jajarannya, Rabu. Menurut Saefur, pelantikan pejabat ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan hasil penilaian Ombudsman terkait kualitas layanan publik menjadi bahan evaluasi penting bagi pemda tersebut untuk terus melakukan ...