#PENGHINAAN PRESIDEN

Kumpulan berita penghinaan presiden, ditemukan 78 berita.

Komnas HAM mendesak genosida dan kejahatan kemanusiaan dihapus dari RKUHP

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar tindak pidana khusus yakni genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dimasukkan ke dalam draf Rancangan R KUHP segera dihapus. ...

Wamenkumham sebut pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP untuk jaga marwah kepala negara

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang ...

Menkominfo berharap sosialisasi RKUHP bersifat dua arah

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengharapkan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berlangsung dua arah yang melibatkan regulator dengan masyarakat. ...

Menkumham: Pemerintah tetap menerima masukan untuk RKUHP

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut pemerintah tetap menerima masukan masyarakat untuk pasal-pasal di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). "Ah enggak ...

Kemenkumham: Perlu ada pasal tentang penghinaan Presiden dalam RKUHP

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan perlu ada pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). ...

PBNU: Pasal penodaan agama dalam RKUHP harus dirumuskan secara hati-hati

Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNUAbu Rokhmad mengatakan bahwa pasal tentang penodaan agama dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) harus dirumuskan secara ...

Kemenkumham tegaskan RKUHP tidak menyinggung tindak pidana pers

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers. ...

Pakar hukum tata negara sarankan pembahasan RKUHP tidak tergesa-gesa

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyarankan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tidak ...

Upaya menghadirkan produk hukum komprehensif melalui RUU KUHP

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan RUU lanjutan atau "carry over" dari DPR RI periode 2014-2019 yang dibahas pada periode 2019-2024. ...

Pembahasan RUU KUHP dan penyerapan aspirasi publik

Penyerapan aspirasi publik menjadi sangat krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) oleh pemerintah bersama DPR RI, sebab RUU itu mengatur hukum ...