Makassar (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Makassar akan melakukan validasi data setiap koperasi maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang akan menerima bantuan dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) maupun dari badan perbankan dalam mendukung program pemerintah.

"Kejari Makassar akan melakukan validasi data-data Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) maupun dari badan perbankan dalam mendukung program pemerintah terkait PEN," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp35,2 triliun yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha UMKM maupun koperasi.

Andi Sundari menyatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam mendorong tumbuh kembangnya perekonomian serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19.

"Semoga dengan bantuan dana bergulir dari pemerintah dan pelaku usaha atau koperasi yang menerima bantuan itu bisa membangkitkan kembali perekonomian secara nasional di tengah krisis pandemi COVID-19 ini," katanya.

Selain melakukan pendataan dan validasi yang ketat, pihaknya juga memberikan pembinaan dalam program pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kegiatan yang sifatnya penyuluhan dan penerangan hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum.

Kejari Makasaar juga membantu mencari mitra untuk memberikan dukungan kepada UMKM dan memberikan pelatihan pembinaan.

"Selain itu kami juga membantu memasarkan produk mereka dengan menyediakan stan di kantor Kejari Makassar dan setiap kegiatan yang dilakukan," ucapnya.*