Mamuju (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Barat berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Pemprov Sulbar meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilannya mendapatkan atau mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali secara berturut-turut," kata Sekda Provinsi Sulbar Muh Idris Dp di Mamuju, Selasa.

Ia mengatakan, pada tahun 2020 hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Sulbar mendapatkan WTP.

"Piagam penghargaan opini WTP dari Kementrian Keuangan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro, mengatakan, pemberian penghargaan sebagai apresiasi dari pemerintah kepada Pemprov Sulbar perlu mendapatkan perhatian, dan pemerintah Sulbar terus mempertahankan prestasi dengan meraih WTP.

Ia berharap pemerintah Sulbar tetap patuh menjalankan aturan perundangan dalam mengelola anggaran APBD, khususnya dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

 Ia juga berharap agar pengawasan intern perlu dalam mengawasi penggunaan anggaran sesuai peraturan yang ada.