Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discusion (FGD) kelembagaan dan kebijakan konsep dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para nelayan di daerah itu.

Wakil Bupati Majene Arismunandar, Selasa mengatakan, kegiatan itu bertujuan menggali problematika sistem bagi hasil nelayan tangkap yang memiliki posisi tawar yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik karena dihadapkan dengan struktur yang tidak kondusif.

"Kegiatan ini merupakan upaya kita dalam mencari solusi untuk kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Majene," kata Arismunandar.

Kabupaten Majene sebagai daerah pesisir dengan berbagai sumber daya kelautan dan penduduknya yang sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang berorientasi ke laut kata Arismunandar, berpotensi dan berpeluang mengembangkan diri sebagai daerah maritim yang maju.

Hanya saja menurut Wabub, untuk menghadirkan kesejahteraan para nelayan di Majene, membutuhkan inovasi pengembangan di sektor kelautan, salah satunya kelembagaan dan konsep kebijakan mengenai sistem bagi hasil antara nelayan tangkap (sawi) dengan pemilik perahu (juragan).

Ia berharap peran serta semua stakeholder atau para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi SDA dan SDM serta bersama sama pemerintah dalam implementasi kegiatan pembangunan daerah.

"Kita perlu selalu bersinergi dan berkoordinasi, baik dengan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga lembaga terkait, agar ada solusi tepat khususnya sistem bagi hasil antara nelayan tangkap dengan pemilik perahu," ujar Arismunandar.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pengembangan Kabupaten Majene tersebut juga berkerja sama dengan Center of Economic Social Research Makassar, dengan dihadiri Asisten II Setda Majene, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala DLHK dan Kadis Kominfo Majene.