Makassar (ANTARA) - Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada Pemerintah Kota Palopo Sulawesi Selatan agar menyusun ketersediaan dan kebutuhan bahan pokok makanannya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Palopo Asmuradi Budi dalam keterangannya yang diterima di Makassar Kamis mengatakan, beberapa rekomendasi dan permintaan itu disampaikan oleh Tim Evaluasi Kemendagri saat Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani menghadiri rapat yang dilaksanakannya.
"Pak Pj wali kota sedang menghadiri rapat bersama dengan Tim Evaluasi Kemendagri, dan beberapa rekomendasi disampaikannya sambil mengapresiasi kinerja dari Pemkot Palopo yang dinilai sukses dalam pengendalian inflasi," katanya.
Asmuradi menjelaskan, saat ini inflasi di Kota Palopo berada di angka 2.75 persen, di mana hal itu berada dalam posisi yang sangat baik.
"Angka 2.75 persen itu kata tim evaluasi Kemendagri sudah on the track, atau telah berada dalam posisi yang sangat baik," katanya.
Asmuradi yang mendampingi Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mengatakan, tim evaluasi juga memberikan rekomendasi terkait dengan penanganan inflasi di Kota Palopo.
Beberapa rekomendasinya, di antaranya dengan meminta agar Pemkot Palopo menyusun ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan utama.
Rekomendasi itu dimaksudkan agar pergerakan komoditas bahan pokok yang menjadi kebutuhan bahan makanan utama itu bisa dikontrol dan disarankan juga kontrolnya setiap hari.
Selain itu, Pj wali kota juga mendapat apresiasi terkait penanganan stunting di Kota Palopo yang saat ini turun hingga 2.38 persen.
"Saat ini Pemkot Palopo diminta untuk fokus melakukan pengelompokan intervensi untuk program-program sensitif," katanya.
Program sensitif itu, kata Asmuradi, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Lalu permukiman yang layak, hingga penyuluhan kepada pasangan usia subur.
"Selain itu, tentu kepada penderita stuntingnya sendiri. Itu intervensinya, melalui pendekatan medis. Nanti Dinas Kesehatan dan KB yang menangani. Dua dinas ini yang menjadi pilar," katanya.
Hal yang juga sangat diapresiasi, kata Asmuradi, adalah terkait dengan status 10 kelurahan yang ada di Kota Palopo yang sudah zero stunting.
"Tim evaluasi menilai, hal ini merupakan capaian yang sangat positif. Karenanya Pemkot Palopo didorong untuk terus meningkatkan capaian itu, sehingga Palopo bisa bebas stunting," katanya.
Turut mendampingi Pj Wali Kota dalam evaluasi tersebut, Inspektur Kota Palopo, Kepala BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian, Kadis Pendidikan, Kadis Penanaman Modal, dan Kadis Kominfo Kota Palopo.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Palopo Asmuradi Budi dalam keterangannya yang diterima di Makassar Kamis mengatakan, beberapa rekomendasi dan permintaan itu disampaikan oleh Tim Evaluasi Kemendagri saat Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani menghadiri rapat yang dilaksanakannya.
"Pak Pj wali kota sedang menghadiri rapat bersama dengan Tim Evaluasi Kemendagri, dan beberapa rekomendasi disampaikannya sambil mengapresiasi kinerja dari Pemkot Palopo yang dinilai sukses dalam pengendalian inflasi," katanya.
Asmuradi menjelaskan, saat ini inflasi di Kota Palopo berada di angka 2.75 persen, di mana hal itu berada dalam posisi yang sangat baik.
"Angka 2.75 persen itu kata tim evaluasi Kemendagri sudah on the track, atau telah berada dalam posisi yang sangat baik," katanya.
Asmuradi yang mendampingi Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mengatakan, tim evaluasi juga memberikan rekomendasi terkait dengan penanganan inflasi di Kota Palopo.
Beberapa rekomendasinya, di antaranya dengan meminta agar Pemkot Palopo menyusun ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan utama.
Rekomendasi itu dimaksudkan agar pergerakan komoditas bahan pokok yang menjadi kebutuhan bahan makanan utama itu bisa dikontrol dan disarankan juga kontrolnya setiap hari.
Selain itu, Pj wali kota juga mendapat apresiasi terkait penanganan stunting di Kota Palopo yang saat ini turun hingga 2.38 persen.
"Saat ini Pemkot Palopo diminta untuk fokus melakukan pengelompokan intervensi untuk program-program sensitif," katanya.
Program sensitif itu, kata Asmuradi, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Lalu permukiman yang layak, hingga penyuluhan kepada pasangan usia subur.
"Selain itu, tentu kepada penderita stuntingnya sendiri. Itu intervensinya, melalui pendekatan medis. Nanti Dinas Kesehatan dan KB yang menangani. Dua dinas ini yang menjadi pilar," katanya.
Hal yang juga sangat diapresiasi, kata Asmuradi, adalah terkait dengan status 10 kelurahan yang ada di Kota Palopo yang sudah zero stunting.
"Tim evaluasi menilai, hal ini merupakan capaian yang sangat positif. Karenanya Pemkot Palopo didorong untuk terus meningkatkan capaian itu, sehingga Palopo bisa bebas stunting," katanya.
Turut mendampingi Pj Wali Kota dalam evaluasi tersebut, Inspektur Kota Palopo, Kepala BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian, Kadis Pendidikan, Kadis Penanaman Modal, dan Kadis Kominfo Kota Palopo.