Maros (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Maros libatkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros dalam pengawasan partisipatif melalui penandatangan nota kesepahaman atau MoU dalam mengawal proses demokrasi dan pengawasan Pilkada serentak 2024.
"Organisasi HMI tentu sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Maros memiliki posisi strategis serta idealisme yang kuat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pilkada," kata Ketua Bawaslu Maros Sufirman di Maros, Sulawesi Selatan, Selasa.
Dalam MoU tersebut tertuang tiga poin utama kesepakatan yang dibangun Bawaslu Maros bersama HMI Cabang Maros yaitu, pertama pendidikan pengawasan partisipatif, kedua, pendidikan politik, kepemiluan dan demokrasi, ketiga, sosialisasi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada.
Ia menilai pelibatan yang dijalin bersama HMI Cabang Maros adalah salah satu hal penting, mengingat peran strategis mahasiswa dalam perkembangan demokrasi. Pihaknya pun optimistis melalui MoU tersebut maka kerja sama yang digagas akan membuahkan hasil positif.
"Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil. Bawaslu Maros berharap MoU ini dapat memperkuat sinergi Bersama HMI dalam mengawasi dan menjaga integritas proses demokrasi," ujarnya.
Sufirman bilang, setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada memiliki potensi pelanggaran bila tidak dikelola dengan baik. Guna meminimalisir tingkat pelanggaran, maka perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif.
"Bukan hanya Bawaslu, tapi juga masyarakat, maupun lembaga yang bergerak di bidang kepemiluan termasuk mahasiswa dan media massa," tuturnya.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada, kata dia, pentingnya pendidikan politik, terutama bagi organisasi masyarakat sipil dari kalangan mahasiswa dan pemuda.
"Pada prinsipnya, Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin secara demokratis. Salah satu bentuk aktualitas kedaulatan rakyat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses menjaga pelaksanaan Pilkada dari proses hingga hasil," katanya.
Salah satu poin dalam mendukung hal tersebut adalah pendidikan politik, terutama kalangan organisasi masyarakat sipil dari unsur kemahasiswaan dan kepemudaan.
Bagi Bawaslu, ada program pengawasan partisipatif, sebagai ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal proses hingga hasil Pilkada. Semakin banyak masyarakat dan organisasi yang terlibat, maka semakin baik pengawalan kualitas demokrasi elektoral.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu Maros libatkan HMI dalam pengawasan partisipatif Pilkada
"Organisasi HMI tentu sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Maros memiliki posisi strategis serta idealisme yang kuat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pilkada," kata Ketua Bawaslu Maros Sufirman di Maros, Sulawesi Selatan, Selasa.
Dalam MoU tersebut tertuang tiga poin utama kesepakatan yang dibangun Bawaslu Maros bersama HMI Cabang Maros yaitu, pertama pendidikan pengawasan partisipatif, kedua, pendidikan politik, kepemiluan dan demokrasi, ketiga, sosialisasi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada.
Ia menilai pelibatan yang dijalin bersama HMI Cabang Maros adalah salah satu hal penting, mengingat peran strategis mahasiswa dalam perkembangan demokrasi. Pihaknya pun optimistis melalui MoU tersebut maka kerja sama yang digagas akan membuahkan hasil positif.
"Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil. Bawaslu Maros berharap MoU ini dapat memperkuat sinergi Bersama HMI dalam mengawasi dan menjaga integritas proses demokrasi," ujarnya.
Sufirman bilang, setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada memiliki potensi pelanggaran bila tidak dikelola dengan baik. Guna meminimalisir tingkat pelanggaran, maka perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif.
"Bukan hanya Bawaslu, tapi juga masyarakat, maupun lembaga yang bergerak di bidang kepemiluan termasuk mahasiswa dan media massa," tuturnya.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada, kata dia, pentingnya pendidikan politik, terutama bagi organisasi masyarakat sipil dari kalangan mahasiswa dan pemuda.
"Pada prinsipnya, Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin secara demokratis. Salah satu bentuk aktualitas kedaulatan rakyat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses menjaga pelaksanaan Pilkada dari proses hingga hasil," katanya.
Salah satu poin dalam mendukung hal tersebut adalah pendidikan politik, terutama kalangan organisasi masyarakat sipil dari unsur kemahasiswaan dan kepemudaan.
Bagi Bawaslu, ada program pengawasan partisipatif, sebagai ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal proses hingga hasil Pilkada. Semakin banyak masyarakat dan organisasi yang terlibat, maka semakin baik pengawalan kualitas demokrasi elektoral.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu Maros libatkan HMI dalam pengawasan partisipatif Pilkada