Jokowi Diminta Berantas Korupsi
Senin, 20 Oktober 2014 21:48 WIB
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintahan baru Presiden RI Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta komitmennya untuk memberantas praktek korupsi di daerah yang dianggap sebagai sumber kemiskinan di masyarakat.
"Praktek korupsi telah membawa bangsa ini ke jurang kemiskinan, karena anggaran untuk pembangunan dan masyarakat hanya dinikmati segelintir orang," kata Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, pemerintah baru Presiden Jokowi diharapkan berkomitmen memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum agar bangsa ini dapat dibangun untuk kepentingan masyarakat bukan hanya dinikmati segelintir orang pelaku korupsi.
"Korupsi merupakan malapateka yang harus terus menerus diberantas, semoga pemerintahan Jokowi mampu berbuat untuk itu dan melaksanakan penegakkan hukum untuk keadilan dan kebenaran bagi masyarakat," katanya.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi juga diharapkan bersih ke depan, pemerintahan Jokowi diharapkan tidak diisi mafia hukum, orang bermasalah hukum, yang dapat mencederai penegakan hukum di negara ini.
"Pemerintahan Jokowi harus bersih dari masalah hukum, jangan biarkan orang yang merusak tatanan hukum di negara ini mengisi pemerintahan, karena akan menjadi penghambat pembangunan," katanya.
Ia juga meminta agar pemerintahan Jokowi menempatkan aparat hukum yang memiliki integritas dan berkomitmen dalam menegakkan hukum, bukan mempermainkan hukum, agar bangsa ini dapat terus menerus membangun dirinya untuk kemajuan. E Sujatmiko
"Praktek korupsi telah membawa bangsa ini ke jurang kemiskinan, karena anggaran untuk pembangunan dan masyarakat hanya dinikmati segelintir orang," kata Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, pemerintah baru Presiden Jokowi diharapkan berkomitmen memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum agar bangsa ini dapat dibangun untuk kepentingan masyarakat bukan hanya dinikmati segelintir orang pelaku korupsi.
"Korupsi merupakan malapateka yang harus terus menerus diberantas, semoga pemerintahan Jokowi mampu berbuat untuk itu dan melaksanakan penegakkan hukum untuk keadilan dan kebenaran bagi masyarakat," katanya.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi juga diharapkan bersih ke depan, pemerintahan Jokowi diharapkan tidak diisi mafia hukum, orang bermasalah hukum, yang dapat mencederai penegakan hukum di negara ini.
"Pemerintahan Jokowi harus bersih dari masalah hukum, jangan biarkan orang yang merusak tatanan hukum di negara ini mengisi pemerintahan, karena akan menjadi penghambat pembangunan," katanya.
Ia juga meminta agar pemerintahan Jokowi menempatkan aparat hukum yang memiliki integritas dan berkomitmen dalam menegakkan hukum, bukan mempermainkan hukum, agar bangsa ini dapat terus menerus membangun dirinya untuk kemajuan. E Sujatmiko
Pewarta : Muh Fsaisal Hanapi
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Jusuf Kalla laporkan Rismon ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik
06 April 2026 12:47 WIB
Megawati, SBY, hingga Jokowi diundang hadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo
14 August 2025 15:43 WIB, 2025
Mantan Ketua KPK Abraham Samad pastikan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya
13 August 2025 12:52 WIB, 2025
Jokowi curhat soal tuduhan ijazah palsu saat reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM
26 July 2025 17:40 WIB, 2025