Makassar (ANTARA Sulsel) - Tim Pengacara Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Selayar Aji Sumarno-Abd Gani melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Selayar Hasiruddin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami melaporkan Ketua KPUD Selayar Hasiruddin ke DKPP karena adanya pelanggaran etik yang dilakukannya dengan membangun opini di masyarakat," kata kuasa hukumnya Imraneka Saputra di Makassar, Senin.

Dia bersama belasan orang tim pemenangan Aji Sumarno-Abd Gani mengatakan, pernyataan Ketua KPUD Selayar Hasiruddin kepada media massa baik cetak dan elektronik yang menyebut kliennya telah digugurkan menimbulkan masalah di Selayar.

Imran menyebutkan, pernyataan yang dikeluarkannya itu juga telah mendapatkan tanggapan berbeda dari empat komisioner lainnya. Keempat komisioner itu bahkan dengan tegas membantah telah menggugurkan pasangan Aji Sumarno-Abd Gani.

"Ini pelanggaran etik, makanya kita laporkan ke DKPP. Ketua KPUD Selayar menyatakan telah menggugurkannya, sedangkan komisioner lainnya membantah telah menggugurkannya dan bahkan mereka juga bilang tidak pernah ada pleno untuk itu," katanya.

Untuk menguatkan pelaporannya itu ke DKPP, pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti-bukti berupa pernyataan yang dikeluarkannya melalui surat kabar sama berita online.

"Kita sudah siapkan semua bukti-buktinya. Ada juga rekaman video saat pernyataan itu dikeluarkan saat menerima sejumlah pengurus parpol dari pengusung bakal pasangan calon lainnya. Ini semua yang akan kita sertakan," sebutnya.

Sementara Anggota Bawaslu Sulsel Azry Yusuf yang menerima tim kuasa hukum itu menyampaikan, bila laporan yang diterima dari tim Aji-Gani akan dilaporkan langsung ke DKPP RI, sambil menunggu proses persidangan yang akan dilakukan.

"Besok kita serahkan laporan beserta bukti ke DKPP, sambil menunggu kajian DKPP untuk menyidangkan pihak yang bersangkutan terlapor," kata dia.

Azry juga mengakui bahwa proses penyerahan berkas ke proses sidang tidak terlalu lama, bahkan dalam pengalaman proses sidang akan dilakukan sepekan atau dua pekan setelah berkas laporan di terima DKPP RI.

"Paling lambat itu kita sidangkan yang bersangkutan seminggu atau dua minggu setelah berkas laporan di terima DKPP dan kita inginkan proses ini cepat, mengingat tahapan pilkada tetap berjalan," ujarnya.