Bantaeng (Antara Sulsel) - Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 dan APBD Pokok 2018 kepada DPRD Bantaeng dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Sabtu.
"Untuk anggaran perubahan 2017 dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diakui hingga semester I hingga pertengahan semester II masih terdapat beberapa pos pendapatan baik pajak dan retribusi yang belum mencapai target," kata Nurdin Abdullah pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bantaeng H Sahabuddin.
Bupati menambahkan, pemerintah masih tetap optimistis target pendapatan akan tercapai hingga akhir Desember 2017, sebab tahun sebelumnya objek-objek PAD akan maksimal di akhir tahun penerimaannya.
Dari sisi belanja daerah, prioritas belanja adalah tetap mendorong pembangunan infrastruktur khususnya pada kawasan permukiman serta prioritas di sektor pembangunan pertanian tetap menjadi perhatian utama, melalui pembangunan sarana dan prasarana irigasi, jalan usaha tani dan penguatan kapasitas SDM pertanian yang diarahkan dapat semakin memaksimalkan perwujudan target pembangunan pertanian dalam RPJMD.
Terkait APBD 2018, kata Nurdin, untuk PAD ditargetkan sebesar Rp58,58 miliar lebih atau mengalami penurunan dibanding tahun 2017, sebagai akibat terdapatnya beberapa kewenangan pemerintah daerah yang ditarik ke provinsi termasuk pengelolaan terminal.
Untuk belanja daerah di tahun anggaran 2018, tetap fokus pada optimalisasi layanan dasar, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Tahun 2018 pemanfaatan asuransi kesehatan, semua masyarakat yang belum masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan akan dialokasikan melalui APBD.
"Karena dengan kesehatan akan terwujud masyarajat yang produktif," tuturnya.
Penyerahan Ranperda Perubahan APBD 2017 dan Ranperda Pokok 2018 selanjutnya akan dibahas DPRD Bantaeng.
Turut hadir pada kegiatan itu antara lain Dandim 1410 Bantaeng Letkol Inf Sandi Kamidianto, Kajari Bantaeng Johan Iswahyudi, Ketua Pengadilan Agama Bantaeng H Muh Amir, dan para Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
"Untuk anggaran perubahan 2017 dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diakui hingga semester I hingga pertengahan semester II masih terdapat beberapa pos pendapatan baik pajak dan retribusi yang belum mencapai target," kata Nurdin Abdullah pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bantaeng H Sahabuddin.
Bupati menambahkan, pemerintah masih tetap optimistis target pendapatan akan tercapai hingga akhir Desember 2017, sebab tahun sebelumnya objek-objek PAD akan maksimal di akhir tahun penerimaannya.
Dari sisi belanja daerah, prioritas belanja adalah tetap mendorong pembangunan infrastruktur khususnya pada kawasan permukiman serta prioritas di sektor pembangunan pertanian tetap menjadi perhatian utama, melalui pembangunan sarana dan prasarana irigasi, jalan usaha tani dan penguatan kapasitas SDM pertanian yang diarahkan dapat semakin memaksimalkan perwujudan target pembangunan pertanian dalam RPJMD.
Terkait APBD 2018, kata Nurdin, untuk PAD ditargetkan sebesar Rp58,58 miliar lebih atau mengalami penurunan dibanding tahun 2017, sebagai akibat terdapatnya beberapa kewenangan pemerintah daerah yang ditarik ke provinsi termasuk pengelolaan terminal.
Untuk belanja daerah di tahun anggaran 2018, tetap fokus pada optimalisasi layanan dasar, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Tahun 2018 pemanfaatan asuransi kesehatan, semua masyarakat yang belum masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan akan dialokasikan melalui APBD.
"Karena dengan kesehatan akan terwujud masyarajat yang produktif," tuturnya.
Penyerahan Ranperda Perubahan APBD 2017 dan Ranperda Pokok 2018 selanjutnya akan dibahas DPRD Bantaeng.
Turut hadir pada kegiatan itu antara lain Dandim 1410 Bantaeng Letkol Inf Sandi Kamidianto, Kajari Bantaeng Johan Iswahyudi, Ketua Pengadilan Agama Bantaeng H Muh Amir, dan para Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.