Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan PT PLN (Persero) untuk memperjelas definisi elektrifikasi guna memperoleh data yang akurat sehingga juga diperoleh kesepahaman tentang pencapaian target elektrifikasi antara PLN dan DPR RI.
Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengungkapkan dalam beberapa kali kunjungan kerja Komisi VII dan kunjungan anggota DPR RI ke daerah pemilihan (dapil) ditemukan ketidaksesuaian data.
Politisi PKS itu mencontohkan di Maluku yang diklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi 90 persen tetapi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan masih ditemukan wilayah tertentu yang belum dialiri listrik.
Untuk itu, Mulyanto meminta Pemerintah membuat definisi ulang yang lebih jelas dan tegas tentang elektrifikasi supaya terjadi kesepahaman antara DPR dan PLN tentang indikator keberhasilan elektrifikasi.
Ia mendorong Pemerintah terus mencari sumber energi listrik yang murah dan relatif mudah didistribusikan ke wilayah-wilayah remote. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan inovasi dan pengadaan listrik bersumber energi baru terbarukan (EBT).
"Sumber baterai dan EBT paling ideal, meski pada daerah yang tertentu, listrik berbasis diesel tak terhindarkan," ujar Mulyanto dan mengusulkan agar ada subsidi pemasangan listrik baru bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia baru menginjak pada angka 8 persen atau sekitar 32 Giga Watt.
“Kita memiliki banyak sumber-sumber energi yang harus kita utilisasi, seperti geo-thermal, sumber daya air, dan lain-lain. Sumber-sumber energi di Indonesia kurang lebih ada 400 Giga Watt dan terealisasi baru sekitar 8 persen atau 32 Giga Watt,” ujar Arifin di Jakarta, Rabu (6/11).
Menteri ESDM menekankan pentingnya menyosialisasikan program-program energi baru terbarukan kepada masyarakat untuk meningkatkan dukungan masyarakat akan hadirnya energi bersih. Pelibatan masyarakat diharapkan akan mendorong dan memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.
Ia juga menjelaskan penggunaan energi yang besar memerlukan sumber-sumber energi berkelanjutan untuk memastikan keamanan pasokan energi. Hal ini bisa dipenuhi oleh sumber energi terbarukan mengingat energi fosil lambat laun akan menipis dan hilang. Selain itu, penggunaan energi terbarukan akan bisa mengurangi jejak karbon demi kebaikan generasi mendatang.
Berita Terkait
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
Komisi II DPR : Pemerintah perlu sikapi usulan penundaan seleksi CASN pada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 13:07 Wib
Ketua DPR mengingatkan pentingnya perlindungan dan keadilan pada Hari Buruh 2024
Rabu, 1 Mei 2024 10:11 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib
AHY-DPR komunikasikan 2.086 Ha lahan IKN bermasalah
Sabtu, 27 April 2024 21:37 Wib
Desi Ratnasari memilih kantor DPRD Sulsel lakukan penelitian doktor
Rabu, 24 April 2024 0:41 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Komisi IX DPR RI mendukung BPJS Kesehatan siapkan posko mudik
Minggu, 7 April 2024 2:17 Wib