Musrenbang Sulsel TA 2021 digelar secara daring

Senin, 20 April 2020 15:39 WIB

Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2021 digelar secara daring demi mencegah penularan COVID-19 di Makassar, Senin.(20/4).ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel

Makassar (ANTARA) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 digelar secara daring demi mencegah penularan COVID-19.

Pembahasan pembangunan untuk Pemprov Sulsel diikuti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI, Wakil Gubernur Sulsel, Anggota DPR dan DPD RI, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sulsel, Anggota Forkopimda Sulsel, Sekda Sulsel, Bupati dan Wali Kota se-Sulsel, Ketua DPRD se-Sulsel, Forkopimda se-Sulsel, Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Sulsel.

"Secara khusus saya ingin menyampaikan terimakasih, apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada para pimpinan dan anggota DPRD Sulsel dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, atas segala dukungan, kontribusi dan segala sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulsel," kata Gubernur Nurdin Abdullah saat Musrenbang melalui video konferensi, Senin.

Nurdin Abdullah mengatakan, meskipun Musrenbang dilaksanakan melalui jaringan karena kondisi pandemi COVID-19, namun diharapkan tidak mengurangi substansi dari pelaksanaan Musrenbang.

Dalam hal ini, sinkronisasi penyelarasan perencanaan pengadaan pada level pemerintah pusat sampai pada pemerintah kabupaten kota, dan penajaman rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2021.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu menyampaikan capaian program keuangan daerah akhir Tahun Anggaran 2019 dan capaian kinerja utama pembangunan Sulsel Tahun 2019.

Capaian realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulsel Tahun 2019 sebesar Rp 9,57 triliun lebih atau 96,48 persen dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9,92 triliun.

Menurut dia, pendapatan daerah tersebut bersumber dari komponen penerimaan pendanaan pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dapat dicapai sebesar Rp 4,14 triliun lebih atau 99,27 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4,16 triliun.

Realisasi belanja daerah akhir Tahun 2019 sebesar Rp 9,54 triliun lebih atau 96,15 persen, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 99,92 triliun lebih.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.