Kunjungan Kerja DPR-RI Keluar Negeri Disoroti

Kamis, 16 September 2010 22:40 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Kunjungan Kerja anggota DPR-RI keluar negeri untuk melakukan studi banding ke sejumlah negara disoroti aktivis anti korupsi yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Ketua Laskar Anti Korupsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar), Muslim Fatillah Azis, di Mamuju, Kamis, mengatakan, kunjungan kerja anggota DPR-RI keluar negeri seperti ke Afrika Selatan untuk melakukan studi banding dalam rangka pembahasan rancangan undang undang (RUU) Pramuka dan ke sejumlah negara lainnya hanya akan menghamburkan anggaran negara.

Ia mengatakan, kunjungan kerja keluar negeri anggota DPR-RI yang diduga akan menghabiskan anggaran hingga Rp4 miliar, diantaranya akan melakukan studi banding dalam rangka pembahasan RUU pramuka ke Negara Afrika Selatan, belum penting.

"RUU Pramuka itu belum penting, karena meski tanpa RUU kondisi Pramuka di negeri ini sudah berjalan maju dan kegiatannya sudah massif, jadi kunjungan kerja keluar negeri tidak penting kalau hanya untuk belajar masalah pramuka, kegiatan kunjungan kerja tersebut hanya akan menghamburkan anggaran,"katanya.

Menurut dia, masih banyak hal yang penting yang perlu dilakukan anggota DPR-RI dalam hal pembangunan di negeri ini, daripada menghabiskan anggaran untuk studi banding mengenai masalah pramuka, misalnya membahas anggaran bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan pembangunan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Muslim meminta kepada anggota DPR-RI yang akan melakukan kunjungan kerja untuk melakukan studi banding keluar negeri, segera membatalkan niatnya tersebut, dan segera menyusun anggaran yang lebih penting dari program kunjungan kerja keluar negeri tersebut.

"Masih banyak hal penting dilakukan anggota DPR-RI selain berkunjung keluar negeri diantaranya melakukan penyusunan anggaran untuk perbaikan ekonomi bangsa ini agar lebih sejahtera,"katanya.

Ia meminta sebaiknya anggaran untuk kunjungan keluar negeri tersebut dalam bentuk studi banding dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, seperti untuk penanggulangan bencana serta membangun drainase karena akhir-akhir ini masyarakat sering dilanda banjir.

"Sebaiknya DPR-RI memberikan anggaran untuk kunjungan keluar negeri tersebut kepada masyarakat yang wilayahnya terserang banjir, untuk digunakan mengatasi banjir seperti membangun drainase dan bantuan bencana agar mereka dapat hidup tenang,"katanya.
(T.KR-MFH/S025)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.