Freeport Diminta Perpanjang Kontrak Rumah Warga Biak
Timika, Papua (ANTARA Sulsel) - Kalangan DPRD Mimika mengharapkan PT Freeport Indonesia dapat memperpanjang pemberian biaya kontrakan rumah bagi 17 kepala keluarga warga Biak-Numfor korban kerusuhan, November 2007.
"Kami sangat mengharapkan perhatian dan kepedulian dari PT Freeport untuk memperpanjang waktu pembayaran kontrakan rumah para korban sampai dengan adanya realisasi bantuan dari Pemerintah Daerah," kata Ketua DPRD Mimika, Yosep Yopi Kilangin kepada ANTARA di Timika, Selasa.
Menurut Kilangin, keterlibatan Freeport dalam memperpanjang kontrakan rumah para korban kerusuhan November 2007 sangat diperlukan mengingat hingga kini Pemda dan DPRD Mimika belum membahas APBD 2009.
"Kami harapkan perpanjangan kontrak rumah keluarga korban tersebut bias tiga sampai enam bulan. Jika nantinya anggaran sudah cair maka bantuan dari Freeport dengan sendirinya dihentikan," tambah Kilangin.
17 KK warga Biak-Numfor yang menjadi korban kerusuhan November 2007 merupakan karyawan Freeport dan perusahaan privatisasinya. Mereka kehilangan rumah dan seluruh harta bendanya karena dibakar oleh masyarakat Suku Mee-Paniai, 4 November 2007.
Perkelahian polisi
Kasus tersebut bermula dari persoalan internal di pihak kepolisian ketika Kasat Samapta Polres Mimika saat itu, AKP Yance Ikomou terlibat perkelahian dengan Kapolsek Mimika Baru AKP Yulius Yawan yang mengakibatkan Ikomou meninggal dunia.
Masyarakat Suku Mee-Paniai yang tidak dapat menerima kematian Ikomou lalu membakar rumah-rumah warga Biak-Numfor di Timika. Dalam kejadian tersebut, 28 rumah warga di bilangan Timika Indah ludes dibakar massa.
Dari 28 KK korban kerusuhan, 11 KK di antaranya sudah menerima bantuan dari Pemda Mimika. Sementara itu, 17 KK yang lain tidak diberikan bantuan lantaran saat itu Freeport berjanji untuk membantu karyawannya yang mengalami musibah.
Namun bantuan yang dijanjikan hanya berupa uang kontrakan sebesar Rp 1 juta per bulan sejak Desember 2007-Desember 2008. Karena itulah, 17 KK yang menjadi korban kerusuhan November 2007 datang menginap di Kantor DPRD Mimika selama empat hari sejak Selasa-Jumat pekan lalu.
Menyikapi masalah dimaksud, Yopi Kilangin dan kalangan DPRD Mimika dalam rapat pada Senin siang memutuskan untuk membuat surat izin prinsip ke Pemda Mimika agar segera mencairkan bantuan kepada 17 KK warga Biak-Numfor sebelum pembahasan APBD 2009.
"Masalah ini sangat emergensi(penting, red) sehingga kami mengambil langkah untuk membuat surat izin prinsip ke Bupati Mimika agar segera mencairkan bantuan kepada para korban," jelas Kilangin.
Ia menambahkan, aspirasi keluarga korban kerusuhan November 2007 sebetulnya telah dibahas oleh DPRD Mimika dalam Perubahan APBD 2008 , namun ternyata alokasi anggarannya tidak masuk dalam mata anggaran perubahan.
Sementara itu Vice President PT Freeport bidang Community Realition, Demianus Dimara mengatakan pihaknya akan membicarakan perpanjangan kontrak rumah 17 KK warga Biak-Numfor yang merupakan karyawan Freeport dan perusahaan privatisasinya dengan pimpinan perusahaan.
"Soal kelanjutan kontrakan rumah korban kami tidak bise memutuskan sendiri. Atas rekomendasi dari Dewan(DPRD, red) kami akan membicarakan hal ini dengan pimpinan," kata Dimara.
Sedangkan wakil keluarga korban, Yuhendar Muabuay SSos menyampaikan permohonan maaf ke DPRD Mimika karena warga Biak-Numfor telah mengganggu aktivitas kalangan wakil rakyat dengan membangun tenda di halaman Kantor DPRD Mimika pekan lalu.
"Kami minta ketegasan dari Pemda dan DPRD Mimika untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak timbul persoalan baru di kemudian hari," ujar Muabuay sembari meminta perhatian dari Freeport terhadap lima keluarga korban kerusuhan November 2007 yang merupakan karyawan perusahaan privatisasi Freeport yang hingga kini tidak diberi bantuan sepeser pun oleh perusahaannya untuk membayar sewa rumah.
(T.PK-VS/A011)
