Jakarta (ANTARA) - Fraksi Demokrat DPRD DKI menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2021 kurang berkualitas karena pembahasannya terlambat dari jadwal dan terkesan buru-buru.
"Dengan pembahasan yang dilakukan terburu-buru, mustahil dapat menghasilkan APBD yang berkualitas," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Neneng Hasanah, saat pembacaan pandangan umum fraksi pada Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI 2021, di Jakarta, Jumat.
APBD DKI, kata Neneng, harus memprioritaskan pelayanan publik, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, mendukung pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta serta harus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021 mulai dibahas pada 5 November 2020, kemudian, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 26 November 2020.
Artinya, pagu anggaran APBD DKI 2021 selesai dalam 21 hari. Sementara, Perda ditargetkan akan diparipurnakan pada pertengahan Desember 2020.
Neneng meminta program yang tak terlaksana pada APBD DKI TA 2020 masuk rencana tahun depan dan menjadi prioritas.
"Agar secara langsung dapat dibahas dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," tutur dia.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun
Berita Terkait
Anies Baswedan belum pikirkan rencana maju Pilkada DKI Jakarta 2024
Sabtu, 27 April 2024 14:29 Wib
PKS membuka peluang usung Ahmad Syaikhu maju Pilkada DKI Jakarta
Sabtu, 27 April 2024 10:29 Wib
Surya Paloh: Masih ada kemungkinan usung Anies di Pilkada DKI Jakarta
Sabtu, 27 April 2024 10:26 Wib
Golkar DKI Jakarta memastikan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat
Jumat, 26 April 2024 16:59 Wib
Kejati menetapkan satu tersangka lagi kasus korupsi Dana Pensiun PTBA
Kamis, 25 April 2024 13:47 Wib
PKS mengusung Khoirudin hingga Mardani Ali Sera maju Pilkada DKI Jakarta
Rabu, 17 April 2024 15:43 Wib
Pemprov DKI Jakarta mengajukan penonaktifan 92 ribu NIK warga ke Kemendagri
Rabu, 17 April 2024 11:28 Wib
Mudik gratis hemat THR
Sabtu, 6 April 2024 18:06 Wib