Masih Banyak BUMN Abaikan PKBL
Manado (ANTARA Sulsel) - DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menilai, masih banyak BUMN di daerah itu mengabaikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk kegiatan usaha dan ekonomi masyarakat.
"DPRD Sulut perlu meminta keterangan kepada 18 BUMN di Sulut, sejauh mana program PKBL kepada masyarakat karena ada yang mengeluh kepada wakil rakyat," kata anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulut, Edison Masengi, di Manado, Rabu.
PKBL diharapkan mampu menyisihkan keuntungan untuk membantu masyarakat di bidang usaha mikro dalam bentuk pinjaman kredit serta lainnya.
"Hanya berapa persen dari keuntungan di BUMN untuk membantu masyarakat, tidak harus disalurkan secara keseluruhan keuntungan," katanya.
DPRD berharap penyaluran PKBL oleh BUMN dilakukan terbuka dan transparan karena sudah diatur melalui peraturan pemerintah.
DPRD Sulut juga mengritik sejumlah BUMN yang diundang untuk dengar pendapat tentang program tersebut, pada Selasa (10/11) namun tidak dihadiri secara keseluruhan.
"Jika BUMN sengaja mangkir dari panggilan DPRD, ada dugaan terjadi 'permainan' atas program PKBL tersebut," jelas anggota Fraksi Partai Golkar itu.
(T.H013/M015)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
