Jakarta (ANTARA) - Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta direksi PLN meneliti data para penerima subsidi listrik.
"Kita minta ke jajaran Kementerian ESDM dan direksi PLN untuk mempercepat pemadanan data karena ada 52 ribu pelanggan 450 VA dan 900 VA diketahui punya beberapa sambungan, tidak mungkin ini orang miskin," kata Pahala dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu.
Pemerintah pada 2021 diketahui memberikan subsidi listrik bagi 32,6 juta rumah tangga pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA senilai total Rp9,49 triliun.
Bagi pelanggan 450 VA diberikan diskon listrik 100 persen pada Januari - Maret 2021 serta April - September 2021 diberikan diskon 50 persen.
Sedangkan pelanggan rumah tangga 900 VA pada Januari - Maret 2021 diberikan diskon 50 persen sementara pada April - September 2921 mendapat 25 persen.
Menurut Pahala, pada 2020 KPK telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM dan direksi PLN untuk memadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial untuk meyakinkan bahwa penerima subsidi listrik benar-benar orang miskin.
"Tapi kemajuannya sangat lambat jadi dari 76 juta pelanggan PLN, sebanyak 32,6 juta adalah pelanggan 450 VA dan 900 VA yang dapat bantuan subsidi, tapi sekarang baru 8 juta pelanggan yang ada NIK. Saya katakan kalau tidak ada NIK maka tidak bisa dipadankan ke DTKS," ungkap Pahala.
Pahala pun meminta agar PLN segera melakukan pemadanan data.
"Jadi saran KPK agar orang yang mendapat subsidi tepat, maka tidak mungkin mereka yang punya beberapa sambungan dikategorikan miskin, tapi masalahnya memang PLN mencatat pelanggan sudah lama dan ada yang tidak ada NIK-nya," ujar Pahala.
Berita Terkait
Kadis Pertanian Bulukumba ungkap otak penyelundupan pupuk urea
Sabtu, 20 April 2024 7:15 Wib
Bupati Maros mengapresiasi Perseroda-BTN hadirkan rumah subsidi berkualitas
Minggu, 3 Maret 2024 10:37 Wib
Pupuk Kaltim sesuaikan volume tambahan kuota pupuk subsidi di 2024
Senin, 19 Februari 2024 22:53 Wib
Menko Perekonomian: Anggaran ditambah untuk sediakan 7,7 juta ton pupuk subsidi
Minggu, 4 Februari 2024 17:59 Wib
Capres Anies janjikan bantuan subsidi biaya pendidikan tinggi
Selasa, 30 Januari 2024 7:15 Wib
Menjaga ketahanan pangan di tengah pengurangan pupuk subsidi
Minggu, 28 Januari 2024 14:16 Wib
Mentan mengancam cabut izin distributor pupuk subsidi yang endapkan stok
Rabu, 24 Januari 2024 15:23 Wib
Pemprov Sulbar-Bank BTN siapkan rumah subsidi untuk ASN
Minggu, 21 Januari 2024 6:55 Wib