Polman Butuh 2.000 Tenaga Kesehatan dan Guru

Minggu, 3 Juli 2011 18:46 WIB

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Badan Kepegawaian dan Diklat Daeah (BKDD) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengakui masih membutuhkan 2.000 tenaga kesehatan dan pendidikan, terutama pada beberapa desa yang masih membutuhkan.

Kepala BKDD Polman, Andi Ismail AM di Polman, Minggu, mengaku kebutuhan tersebut untuk persebaran kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh kecamatan dan desa di Polman agar pemerintah mampu memaksimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

"Untuk wilayah perkotaan kami anggap rasio warga yang akan dilayani pada bidang kesehatan dianggap telah simbang dengan jumlah tenaga kesehatan, demikian juga antara siswa dari seluruh tingkat pendidikan dengan jumlah guru telah memenuhi kuota," ucapnya.

Namun, Ismail mengatakan, sekitar 30 persen dari 167 desa dan 16 kecamatan di Polman masih membutuhkan persebaran tenaga kesehatan dan tenaga pengajar agar seluruh pusat kesehatan desa (Puskesdes) dan sekolah mampu ditempati tenaga yang bersal dari PNS.

Saat ini, 30 persen desa dan kecamatan tetap terdapat tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang telah ditempatkan pemerintah agar pelayanan terhadap warga tidak terhenti, akan tetapi tenaga tersebut belum terhitung sebagai PNS dan pembiayaannya masih ditanggung daerah.

"Jika telah resmi menjadi PNS maka pembiayaan gaji serta operasionalnya akan ditanggung langsung pemerintah pusat, Pemkab Polman akan lebih mengoptimalkan anggaran yang dikeluarkan bagi tenaga kesehatan dan pengajar untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan," jelasnya.

Ismail menganggap kebutuhan antara tenaga kesehatan dan pendidikan berimbang dan hal tersebut dianggap sebagai prioritas utama, karena pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dikesampingkan.

Untuk itu, ia mengharapkan kebutuhan ini juga mampu menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat agar memberikan pertimbangan untuk memprioritaskan rasio tenaga kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan.

Ismail membantah jika kebutuhan tersebut akibat tidak adanya pemerataan jumlah tenaga kesehatan dan pengajar di kota dan desa sehingga menimbulkan kesenjangan.

"Seluruh kebutuhan tenaga kesehatan dan pengajar telah kita penuhi, namun masih banyak yang merupakan tenaga kontrak serta sukarelawan dan hal tersebut perlu dilakukan prioritas untuk memikirkan kesejahteraannya," ucapnya.
(T.PSO-284/F003)