Pemprov Sulbar dorong pemerataan SDM kesehatan di seluruh kabupaten

Rabu, 29 Oktober 2025 17:45 WIB

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dr Nursyamsi Rahim ANTARA/HO/Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemprov Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan mendorong pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan dasar di enam kabupaten di daerah itu.

"Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas bukan hanya soal angka, tapi tentang memastikan setiap warga di pelosok Sulbar mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar Nursyamsi Rahim di Mamuju, Rabu.

Langkah itu, kata Nursyamsi, sejalan dengan Panca Daya kelima Pemerintah Provinsi Sulbar, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas

Sementara, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar Darmawiyah menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III tahun 2025, capaian sembilan jenis tenaga kesehatan puskesmas di Sulbar, sebesar 70,41 persen.

"Sebanyak 69 dari total 98 puskesmas atau sebesar 70,41 persen, telah memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional," katanya.

Sembilan jenis tenaga kesehatan dimaksud meliputi, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga farmasi dan analis laboratorium medik (ATLM).

Capaian itu menurut dia, menunjukkan adanya kemajuan dibanding periode sebelumnya, namun masih memerlukan percepatan untuk mencapai target provinsi sebesar 74 persen di akhir tahun.

"Puskesmas dengan SDM lengkap akan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Karena itu, kami terus melakukan advokasi dan pendampingan ke kabupaten untuk mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan," terangnya.

Tantangan utama yang dihadapi lanjut dia, meliputi keterbatasan formasi tenaga kesehatan, distribusi yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta keterbatasan anggaran daerah untuk pengangkatan tenaga kontrak strategis.

"Upaya strategis yang kami dorong antara lain, optimalisasi penempatan tenaga kesehatan melalui kerja sama lintas sektor, pemetaan kebutuhan berdasarkan beban kerja serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang sudah ada," jelasnya.