BPMD Polman Anggarkan ADD Rp5,6 Miliar

Jumat, 12 Agustus 2011 15:07 WIB

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menganggarkan Rp5,6 miliar untuk Alokasi Dana Desa pada 2011.

Kepala BPMD Polman, Akmal Hidayah di Polman, Jumat, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk 167 desa dan kelurahan yang terdapat pada 16 kecamatan di Polman dengan jumlah anggaran yang diterima masing-masing desa bervariatif sesuai dengan kebutuhan.

"Jumlah anggaran yang diterima oleh masing-masing desa/kelurahan bervariasi dan hal tersebut ditetapkan sesuai besar-kecilnya kebutuhan desa/kelurahan dan sesuai dengan jumlah warga dan luas waliyah cakupan serta diajukan melalui perencanaan yang dilakukan di tingkat desa," katanya.

Akmal mengatakan, pengelolaan sistem keuangan diserahkan seluruhnya kepada kepala desa untuk penggunaan anggaran sesuai perencanaan yang diajukan kepada BPMD dan akan dipertanggungjawabkan setelah anggaran tahap pertama telah direalisasikan.

Disebutkan, anggaran tersebut direalisasikan sebanyak dua tahap dalam satu tahun dan untuk tahap pertama telah direalisasikan sebasar Rp2,7 miliar.

Sementara itu, untuk tahap ke dua menunggu proses pencairan sebesar Rp2,8 miliar, sambil menunggu proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap kepala desa.

"Kami tidak memberikan anggaran tersebut kepada seluruh desa secara serentak, sebab penyerahan sesuai dengan peroses yang dilakukan desa untuk mempersiapkan anggaran tersebut sesuai perencaan," katanya.

Selain itu, dia mengaku proses pencairan yang dilakukan tidak melalui sistem pembayaran via rekening, melainkan penyerahannya secara tunai kepada seluruh kepala desa.

Akmal mengaku, pada tahun 2009 hingga 2010 dilakukan peoses pembayaran melalui transfer di masing-masing rekening kepala desa, namun hal tersebut tidak lagi dugunakan atas permiantaan sebagian besar kepala desa yang mengaku pembayaran secara tunai lebih mudah dibanding via transfer.

"Kami tetap mengikuti sebagian besar permintaan kepala desa, namun pola tersebut akan dilakukan pembaharuan agar tetap menggunakan sistem yang lebih maju dan lebih aman untuk pembayaran, sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan anggaran," ungkapnya.

Bahkan sistem pembayarana akan lebih diperbaharui dengan menggunakan sistem pembayaran giro dan hal tersebut dianggap sanagat efektif dibanding sistem pembayaran tunai dan transfer. (T.PSO-284/S023)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.